JAKARTA – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengakui ada miss koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah pusat terkait karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China, pascamewabahnya virus korona.
“Betul, betul memang itu (miss koordinasi). Sehingga informasi itu terlambat disampaikan baik itu ke Pemda maupun ke masyarakat,” ujar Abdul di Komplkes Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Abdul mengaku pemerintah daerah baru mendapatkan informasi terkait wilayah Natuna dipakai sebagai wilayah observasi satu hari sebelum WNI dipulangkan dari Wuhan.
“Pas mau besoknya dikirim, jadi satu hari sebelumnya. Ya jadi Sabtu (1 Februari 2020) kita dapat,” ucapnya.
Selain itu, Abdul menuturkan, pemilihan Natuna sebagai wilayah observasi pun tidak menggunakan surat resmi yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Ia mengaku hanya mendapatkan pemberitahuan dari Sekretaris Daerah melalui pesan singkat.