Ia menuturkan, beberapa poin dalam perjanjian yang belum selesai di antaranya menyangkut masalah tanah, pemerintah daerah (pemda) dan perekonomian.
"Di antaranya, masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah Pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," tuturnya.
"Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang gak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan," tambah Malik.
Dia menuturkan, respons Jokowi dalam hal ini bagus. Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan persoalan ini.