JAKARTA - Juru bicara pemerintah khusus penanganan virus korona, Achmad Yurianto menegaskan bahwa saat ini kebijakan lock down atau menutup akses bukan pilihan yang akan diambil pemerintah. Pemerintah tak akan mengambil opsi lock down dalam menanggungali virus korona.
"Lock down bukan pilihan. Untuk saat ini bukan pilihan," tegas Yuri di Kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3/2020).
Yuri menegaskan, bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lantaran menjadikan wabah virus korona ini sebagai bencana nasional.
"Bukan darurat nasional. Ini sudah bencana nasional. Darurat nasioal itu gimana? Kalau dipegang BNPB kan sudah bencana nasional ini," tuturnya.
Yuri menyampaikan, pemerintah akan mengubah strategi dalam penanganan korona setelah terbitnya Keppres 7/20. Menurut dia, langkah yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan komunitas, atau community case strategy.
"Kita tak Lagi bicara pada orang sakit, tapi lebih bicara pada yag sehat, agar jangan sakit. Ini penting. Oleh karena itu percepatan penanganan Covid-19 adalah menjaga yang sehat jangan sampai sakit. Bukan kemudian diartikan mencari orang sakit untuk diobati, bukan itu," lanjutnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan menjaga masyarakat yang sehat agar tidak sakit. Sehingga, langkah pemerintah dengan memutus penularan penyakit korona.
"Oleh karena itu maka harus dilakukan kegiatan secara masif, terintegrasi, menggerakkan semua semua komponen dimasyarakat, tanpa panik untuk mencari menemukan, dan mengisolasi kasus positif," tandasnya.
(Awaludin)