Kemenhub Tolak Usulan Penghentian KRL, Wakil Wali Kota Bogor: Ya Sudahlah!

BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyayangkan putusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tidak menyetujui usulan lima kepala daerah penutupan sementara KRL Commuter Line selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dedie pun menyangsikan bila penyebaran virus corona atau Covid-19 bisa ditekan apabila operasional KRL Commuter Line masih tetap berjalan.

"Pertama kita harus sinkronkan antara maksud penerapan PSBB dengan target yang harus dicapai. Kan target utamanya adalah menurunnya penyebaran Covid-19. Kira-kira dengan kita mengeluarkan kebijakan untuk melarang pemakaian tempat ibadah dengan melarang orang berada dalam gerbong kereta KRL karena risiko tertular sama tidak?," ucap Dedie, kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Dedie menilai, usulan kepada daerah Bodebek untuk menghentikan operasional KRL bukan tanpa alasan. Sebab, setiap harinya masih ada sekitar 100 ribu lebih warga menggunakan KRL dan berdampak pada penumpukan penumpang di sejumlah stasiun.

"Tadinya kita mau memutus rantai atau bersepakat bila Jabotadebek ini bukan teritori administasi, tetapi ini sudah jadi satu kesatuan. Jadi kita harus jaga satu dengan yang lain, jangan sampai target kita menurunkan positif Covid sia-sia," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub ikut menyelaraskan tujuan untuk bersama-sama menekan angka penyebaran virus corona. Karena, apa yang dilakukan kepala daerah hanya untuk menyelamatkan warga dari virus tersebut.