Menko PMK Minta Masyarakat Awasi Penyaluran Bansos Covid-19

Acuan data seluruh penyaluran bansos, merujuk hasil koordinasi dengan KPK yang dicantumkan dalam Surat Edaran KPK nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan data non- DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah.

"Jadi pemerintah daerah yang selama ini mengupdate data DTKS, dapat melakukan updating lagi melalui aparatnya hingga level terbawah RT/RW. Silakan didata dengan benar warganya yang rentan dan benar terdampak Corona, dimasukkan dalam daftar penerima bansos kemudian laporkan kepada pemerintah pusat untuk dieksekusi penyalurannya. Lebih cepat lebih baik, sehingga masyarakat segera mendapat kepastian," ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak untuk terus bersama-sama memantau penyaluran semua program bansos serta melaporkan jika ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Sehingga nantinya warga dapat merasakan bantuan dari pemerintah di tengah pandemi yang sedang belangsung.

“Kita bersyukur bahwa prediksi kasus di Indonesia akan tumbuh secara eksponensial yang sangat ekstrem tidak terjadi, karena angka kasus kita rata-rata relatif masih rendah. Data menunjukkan bahwa kasus semakin landai dan mudah-mudahan ini akan semakin landai. Sehingga kita bisa mempercepat proses penanganan covid-19 ini dan kita juga bisa segera menangani dampak yang terjadi akibat covid-19," kata dia.

Saat ini, untuk sektor kesehatan, dianggap sudah pada di jalur yang benar. Hal itu terlihat dari adanya kecenderungan penurunan kasus dari hari ke hari

“Ada kecenderungan penurunan kasus covid-19 di Indonesia, walaupun tidak terlalu drastis. Tingkat kesembuhan juga mengalami kenaikan. Ini adalah hal yang bagus. Ini terjadi berkat kerjasama dari semua pihak, berkat kedisiplinan seluruh masyarakat Indonesia dalam mematuhi seruan Pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan covid-19," ujar Muhadjir.

(Angkasa Yudhistira)