Kelompok Radikal Rekrut Anggota Secara Online, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

JAKARTA - Pengamat terorisme dari Institute Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menerangkan perekrutan kelompok radikal yang dilakukan secara online tidak hanya berlangsung di tengah pandemi corona (Covid-19).

Ia pun mendorong agar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar melakukan pencegahan lantaran selama ini kelompok radikal tersebut melakukan perekrutan secara online maupun offline.

"Rekrutmen secara online sebenarnya kan tidak hanya terjadi di masa pandemi ini. Dan itu menjadi tantangan apa yang harus diantisipasi? Itu wilayah pencegahan," kata Khairul saat dihubungi Okezone, Rabu (24/6/2020).

Khairul menilai, selama ini aparat kepolisian masih lemah dalam kontra narasi, agitasi, hingga propaganda-propaganda agar masyarakat tak ingin bergabung ke kelompok radikal.

Menurut dia, BNPT bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan para ahli guna menyebarkan kontra narasi, hingga propaganda yang bisa mencegah kelompok radikal dalam merekrut anggota barunya.

"Selama ini kita justru lemah di kontra narasi terkait agitasi dan propaganda jaringan-jaringan teror. Nah ke depan ini harus diperkuat dengan narasi-narasi positif yang bukan saja sangat persuasif namun juga memperhatikan kaidah-kaidah optimasi konten daring. Artinya, kolaborasilah dengan para ahlinya," tandasnya.

Sebelumnya, BNPT menyebutkan bahwa kelompok radikal masih terus merekrut anggota di tengah pandemi virus corona. Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar menjelaskan, kelompok radikal tersebut merekrut calon anggotanya secara online maupun offline di tengah pandemi corona.

"Kelompok radikal masih aktif melaksanakan aksinya melalui propaganda perekrutan, baik secara online maupun offline selama masa pandemi Covid-19," ujar Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Selasa 23 Juni 2020.

Hanya saja, Boy tak menjelaskan secara rinci ihwal kelompok radikal yang dimaksudnya. Boy hanya menegaskan , BNPT akan terus berupaya melawan penyebaran radikalisme melalui sistem online alias daring.

Sebab, lanjut Boy, penyalahgunaan dunia maya terkait penyebarluasan radikalisme saat ini terbilang cukup tinggi.

"Ini adalah tugas BNPT. Bagaimana melakukan kontraradikalisme, melawan informasi yang bertentangan dengan nilai dasar falsafah bangsa kita, Pancasila," tutur Boy.

(Khafid Mardiyansyah)