Penerapan "Emergency Brake" di Jakarta Lebih Efektif Jika Diikuti Kota Penyangga

JAKARTA - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdul Aziz menganggap bahwa kebijakan emergency brake perlu diterapkan di Jakarta. Asalkan, sambung Aziz, sudah ada kajian yang jelas dan matang sebelum memutuskan untuk melakukan emergency brake.

Aziz menjelaskan perlunya diterapkan kebijakan darurat emergency brake di saat seperti ini. Sebab, ia berpandangan mayoritas masyarakat khususnya di Jakarta mulai abai dengan protokol kesehatan.

"Menurut saya, emergency brake perlu tapi harus dibuat kajiannya pada sikon seperti apa perlu diberlakukan, karena masyarakat sekarang sudah mulai bosan berdisiplin dan abai akan bahaya corona. Dengan catatan, bahwa ini harus diikuti juga oleh daerah sekeliling Jakarta agar lebih efektif," kata Abdul Aziz saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (28/8/2020).

Lebih lanjut, Aziz juga meminta agar Pemprov DKI mempersiapkan dengan matang segala resikonya jika ingin melakukan emergency brake. Salah satunya yakni segi ekonomi yang bakal berdampak sangat parah jika diberlakukan emergency brake.

"Konsekuensinya ekonomi. Karena itu, memang harus dipersiapkan matang-matang, jangan sampai menjadi bumerang bagi pemerintah," pungkasnya.

Seperti diketahui, angka konfirmasi kasus positif Covid-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan setiap harinya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta selalu menjadi provinsi penyumbang kasus corona terbanyak di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat menyatakan akan menerapkan kebijakan darurat yakni emergency brake jika kasus konfirmasi positif Covid-19 terus mengalami lonjakan di Ibu Kota. Implikasi dari kebijakan emergency brake, seluruh aktivitas sosial-ekonomi akan kembali ditutup seperti awal PSBB.