Ketua KPK: Polwan Sembuhkan Penyakit Kronis Korupsi di Indonesia

JAKARTA - Hari ini, Selasa 1 September 2020, bangsa Indonesia khususnya segenap insan Polisi Wanita (Polwan) Kepolisian Republik Indonesia, memperingati HUT Polwan ke-72, dimana tujuan awal pembentukannya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dikala perang mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda ke-2.

HUT Polwan pada tahun ini mengambil tema "Polwan siap Mewujudkan Kamtibmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif,".

(Baca juga: Kisah 6 Srikandi Perintis Polwan saat Masa Revolusi)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Firli Bahuri mengatakan, tema yang diusung pada tahun ini sangat tepat, karena sesuai dengan kondisi negara saat ini, di tengah pandemi Covid-19 yang memerlukan kondusifitas kamtibmas secara nasional.

“Saya yakin, setiap puteri bangsa yang terpanggil hatinya dan terpilih menjadi Polwan, bagian dari Korps Bhayangkara, akan selalu menjalankan nilai-nilai Tribrata serta Catur Prasetya sebagai abdi negara dan bangsa serta pelindung, pengayom dan pelayan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Firli dalam keterangannya, Selasa (1/9/2020).

Dalam kesempatan ini, Firli juga mengajak kepada segenap anggota Polwan untuk terus menjadi insan Rastra Sewakotama,abdi utama nusa dan bangsa, pelindung , pengayom dan pelayan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas hingga Pulau Rote.

“Kehadiran anggota polwan juga diharapkan memberikan pencerahan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mengambil peran dalam memajukan kesejahteraan keluarga dan lingkungan masyarakat,” urainya.

Dia juga berharap, Polwan dapat memberikan andil besar untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945.

“Naluri kewanitaan dan aura keibuan yang teduh, membuat sosok Polwan selalu kita lihat tampil dibarisan terdepan dalam setiap ragam persoalan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas,” katanya.

“Kelebihan inilah yang saya lihat sehingga melalui kerjasama dengan Polri, KPK menjadikan Polwan sebagai agen pencegahan tindak pidana korupsi, dengan cara melatih mereka dalam program gerakan “Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK),"sambungnya.

Dikatakan Firli, peran perempuan sangat penting dalam pencegahan korupsi karena perempuan mampu memberikan pengaruh tak hanya untuk keluarga, tapi juga masyarakat. Polwan, tentunya bisa punya pengaruh lebih luas lagi, mengingat keseharian tugasnya membuat mereka bertemu dengan banyak orang, untuk menyampaikan pesan-pesan anti-korupsi.

“Bukan hanya di Mabes Polri, SPAK juga telah menggelar pelatihan kepada Polwan di beberapa Kepolisian Daerah (Polda), seperti Polda DI Yogyakarta dan Polda Sulawesi Selatan dan beberapa Polres di Indonesia,” jelasnya.

Jika Polwan sudah berubah, kata dia tidak menutup kemungkinan rekan kerja lain sesama polisi dan orang lain di sekitarnya, akan berubah menjadi pribadi anti-korupsi, lalu membentuk cluster pro pemberantasan korupsi, hingga menjadi gerakan bersama nasional anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

“Pelatihan yang melibatkan perempuan termasuk Polwan dalam program SPAK, akan semakin kita galakkan tiap tahunnya karena Perempuan adalah target sosialisasi yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi, mengingat tidak sedikit kasus korupsi yang ditangani KPK, menunjukan fakta dugaan adanya peran perempuan, meski keterlibatan mereka harus benar-benar dikaji terlebih dahulu,” bebernya.

Menurutnya, Gerakan (SPAK) yang melibatkan Polwan didalamnya, adalah salah satu dari program strategi pencegahan korupsi KPK yang sukses, karena mampu membentuk mindset dan culture-set segenap elemen dan anak bangsa agar terbebas dari perilaku koruptif dan laten korupsi.

“Insya Allah, 'The Power Of Women' yang ada dalam setiap perempuan termasuk Polwan, mampu menyembuhkan Indonesia dari penyakit kronis bernama korupsi melalui energi feminimnya, dan sudah tentu memerlukan keterlibatan dan dukungan oleh seluruh eksponen bangsa, agar cita-cita Founding Father dimana pemerintahan negara indonesia dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang semuanya itu dapat terwujud jika Indonesia Merdeka dari korupsi,” tutup Firli.

(Fahmi Firdaus )