Soal Kerumunan Habib Rizieq, Ridwan Kamil Singgung Perbedaan Kewenangan di Jabar dengan DKI

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerangkan bahwa kewenangan Pemprov Jabar berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta.

Dia pun menjelaskan, setiap kegiatan di daerah merupakan kewenangan bagi pemda di wilayah administratif tersebut sehingga Pemprov hanya bersifat koordinasi. Seluruh kewenangan yang bersifat teknis menjadi kewenangan bupati dan wali kota. Ia menjelaskan hal tersebut terkait terjadinya kerumunan massa dalam acara yang dihadiri pentolan FPI, Habib Rizieq, di Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu.

"Jadi, ada ribuan kegiatan setiap tahun di seluruh Jawa Barat itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota karena hubungan antara bupati wali kota dengan gubernur itu koordinatif," kata Kang Emil -sapaan akrabnya- di Gedung Sate, Bandung, Kamis (19/11/2020).

Emil menerangkan, Bupati Bogor Ade Yasin tidak wajib melaporkan setiap kegiatan yang ada di wilayah administratifnya.

"Jadi, tidak wajib melaporkan hanya sifatnya koordinasi. Lain halnya dengan polisi atau Kodam yang sifatnya komando di mana laporan harus langsung," ujar Kang Emil.

Sebelumnya, Kang Emil memastikan kehadirannya ke Mabes Polri guna memberikan klarifikasi atas kerumunan dari kehadiran Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Ridwan Kamil dijadwalkan tiba ke Bareskrim pada Jumat 20 November 2020, pukul 09.00 WIB. Dia menerangkan, kehadirannya ke Bareskrim untuk memberikan tambahan klarifikasi atas pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung, Kabupaten Bogor.

"Pak Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi. Saya sudah menerima surat ya kemarin sore, sama juga untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait kejadian di Bogor," tutur Kang Emil.