Kasus Covid-19 Masih Tinggi, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Total PPKM

JAKARTA - Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, seiring berakhirnya PPKM periode pertama pada Senin (25/1/2021) hari ini. PPKM diperpanjang selama 14 hari, mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021.  

Namun, sejauh ini pelaksanaan PPKM dinilai belum berjalan efektif. Buktinya, penambahan kasus harian Covid-19 masih cukup tinggi. Pada Minggu (24/1/2021) misalnya, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tercatat ada 11.788 kasus baru Covid-19. Secara akumulatif, ada 989.262 kasus hingga saat ini.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, sebenarnya yang bisa melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah pemerintah sendiri yang membuat tolak ukur kebijakan yang dibuat. Apalagi, selama ini ketika ada perpanjangan PSBB atau PPKM, DPR tidak terlibat.

Kendati begitu, politikus PAN ini menilai, dengan melihat penambahan kasus setiap harinya yang belum ada tanda-tanda penurunan bahkan cenderung meningkat, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara terbuka.

Baca juga: Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 153 WN China Langsung Dikarantina

"Sehingga kita tahu alasan-alasan pemerintah untuk memperpanjang PPKM itu. Apa sih sebetulnya alasannya, tak pernah dijelaskan juga. Apakah sebetulnya dengan adanya PPKM itu bisa mengurangi orang yang terpapar Covid-19? Seperti apa, rasa-rasanya justru tidak. Peningkatan orang yang terpapar Covid-19 juga ada. Itu artinya perlu dievaluasi programnya," katanya, Senin (25/1/2021).