MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali tidak efektif. Menurutnya, PPKM seharusnya diawali dengan pembenahan data, khususnya terkait data kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
Pasalnya, data kasus harian kasus Covid-19 yang dirilis pemerintah pusat dinilainya amburadul. Bahkan, dari data yang dirilis, Jabar terus menunjukkan tren buruk karena terus memecahkan rekor kasus Covid-19.
Menurut Emil, sapaan akrabnya, selama ini, acuan dalam menganalisis sebuah kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia adalah kasus baru per hari. Sayangnya, data kasus yang selama ini dirilis setiap hari dinilainya kurang tepat.
"PPKM ini data kurang tepat dari sisi kasus, misalnya di Jabar ada 3.000 kasus baru. Padahal, 2.000 kasus itu merupakan data lama," kata Emil, Senin (1/2/2021).
Menurutnya, pemerintah pusat sebaiknya melakukan perbaikan data terlebih dahulu dan tidak lagi melakukan kesalahan dalam merilis data harian kasus Covid-19.
Baca juga: Karawang Zona Merah Corona 7 Pekan, Ridwan Kamil "Sentil" Kalangan Industri
Dia membeberkan, saat ini saja, masih ada sekitar 10.000 kasus di Jabar yang belum dirilis oleh pemerintah pusat. Dia khawatir, data tersebut nantinya dirilis sekaligus yang mengakibatkan lonjakan kasus signifikan di Jabar.
"Data ini jangan sampai salah karena untuk menganalisis," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Sebut PPKM Tak Efektif, Warganet: Kenapa Malah Diperpanjang?
Di sisi lain, Emil memastikan bahwa penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di Jabar semakin ketat. Dalam dua pekan terakhir saja, sedikitnya ada 9,6 juta warga Jabar ditegur oleh aparat karena tidak mematuhi prokes.
Adapun tingkat kedisiplinan warga Jabar dalam menggunakan masker saat ini naik dari 50 persen menjadi 83 persen. Selain itu, persentase warga yang menerapkan jaga jarak di Jabar pun semakin membaik dari sebelumnya.