PBB: Peretas Korut Curi Lebih dari Rp4 Triliun untuk Bayar Senjata Nuklir

NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan peretas Korea Utara (Korut) mencuri ratusan juta dolar sepanjang tahun 2020 untuk mendanai program rudal nuklir dan balistik negara yang melanggar hukum internasional.

Dokumen tersebut menuduh rezim pemimpin Kim Jong Un melakukan "operasi terhadap lembaga keuangan dan lembaga pertukaran mata uang virtual" untuk membayar senjata dan menjaga ekonomi Korut yang sedang berjuang tetap bertahan.

Menurut dokumen itu, anggota penyelidik PBB mengklaim peretas mencuri aset virtual senilai USD316,4 juta (Rp4,4 triliun) antara 2019 dan November 2020.

Laporan itu juga menuduh Korut memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir dan meningkatkan infrastruktur rudal balistiknya sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program-program ini dari luar negeri.

(Baca juga: Negara Ini Tolak Vaksin Covid-19, Serukan Pengobatan Alternatif Hirup Uap dan Konsumsi Sayur Mayur)

Penyelidik PBB mengatakan "sangat mungkin" Korut dapat memasang perangkat nuklir ke rudal balistik dari jarak berapa pun, tetapi masih belum jelas apakah rudal itu berhasil masuk kembali ke atmosfer bumi.

Laporan tersebut disusun Panel Ahli PBB untuk Korut, badan yang bertugas memantau penegakan dan efektivitas sanksi yang dikenakan terhadap rezim Kim sebagai hukuman atas pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya.

Rincian dari laporan tersebut, yang saat ini dirahasiakan, diperoleh CNN melalui sumber diplomatik di Dewan Keamanan (DK) PBB yang membagikan bagian dari dokumen tersebut dengan syarat dirahasiakan.

Laporan Panel terdiri dari informasi yang diterima dari negara-negara anggota PBB, badan intelijen, media dan mereka yang melarikan diri dari Korut.

(Baca juga: Viral, Duta Besar Ini Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek dengan nge-Rap)

Laporan ini biasanya dirilis setiap enam bulan, satu di awal musim gugur dan satu lagi di awal musim semi.

Panel PBB menemukan kontrol ketat perbatasan Covid-19 Korut telah memengaruhi kemampuan rezim untuk menghasilkan uang yang sangat dibutuhkan dari luar negeri. Pyongyang menggunakan skema penghindaran sanksi yang kompleks untuk menjaga ekonominya tetap bertahan dan menghindari sanksi PBB yang ketat.

Tidak jelas kapan laporan ini akan dirilis. Namun “kebocoran” sebelumnya telah membuat marah China dan Rusia, keduanya anggota DK PBB, yang menyebabkan kebuntuan dan penundaan diplomatik.

Klaim dalam laporan tersebut sejalan dengan rencana baru-baru ini yang ditetapkan Kim. Pada pertemuan politik penting bulan lalu, Kim mengatakan Korut akan bekerja untuk mengembangkan senjata baru yang canggih untuk program nuklir dan misilnya, seperti senjata nuklir taktis dan hulu ledak canggih yang dirancang untuk menembus sistem pertahanan rudal untuk menghalangi Amerika Serikat (AS), meskipun ada hubungan baik. Meskipun Kim diketahui berhubungan baik dengan mantan Presiden AS Donald Trump.

Trump berusaha membuat Kim berhenti mengembangkan senjata nuklir melalui diplomasi tingkat tinggi. Trump menjadi Presiden AS pertama yang bertemu dengan Pemimpin Korut pada 2018 dan kemudian bertemu dengannya dua kali lagi. Namun Trump gagal meyakinkan diktator muda itu untuk menghentikan proyek senjata nuklir.

Diketahui, Korut telah bertahun-tahun berusaha mengembangkan senjata nuklir yang kuat dan rudal canggih untuk dipasangkan, terlepas dari biayanya yang sangat besar dan fakta jika hal itu telah mengubah negara itu menjadi paria internasional yang dilarang oleh PBB untuk melakukan hampir semua kegiatan ekonomi dengan negara lain.

(Susi Susanti)