Lima Langkah Kementan Urai Problematika Pupuk Bersubsidi

"Perembesan antarwilayah, isu kelangkaan pupuk, adanya markup HET, alokasi tidak tepat sasaran dan produktivitas tanaman menurun adalah beberapa persoalan yang timbul imbas adanya gap tersebut," ujarnya.  

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan Muhammad Hatta menambahkan, sedapat mungkin Kementan berupaya membantu petani agar kebutuhan pupuk bisa tepat jumlah, mutu, waktu, harga dan sasaran.

"Pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu," katanya.

Koordinator Pupuk Subsidi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Yanti Erma tak menampik jika dalam hal pengelolaan pupuk subsidi terdapat ada banyak kendala. Pertama, keterbatasan anggaran. "Jika menilik pada alokasi anggaran lima tahun ke belakang, alokasi anggaran pupuk subsidi berada di kisaran pemenuhan 34-42 persen kebutuhan. Kedua, kapasitas petugas pendamping petani terbatas jumlah dan kualitasnya," kata Yanti dalam Focus Group Discussin (FGD) dengan tema "Kebijakan Pupuk yang Berpihak ke Petani" melalui aplikasi zoom, Rabu (4/8/2021).

Ketiga, sarana pendukung sistem pendataan dan pengawalan penyaluran pupuk kurang memadai. Keempat, melibatkan berbagai instansi terkait (Kemenkeu, Kemendag, Kemen Industri, Kemendagri, Kemen BUMN. Kelima, rawan penyimpangan akibat gap ketersediaan dan kebutuhan, gap harga subsidi non subsidi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Yanti mengatakan jika pemerintah telah menyiapkan solusinya. Pertama, efisiensi HPP untuk menurunkan nilai subsidi.