Kolaborasi TNI-Polri dan NU Dinilai untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19

JAKARTA - TNI-Polri berkolaborasi dalam mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 di berbagai daerah. Bahkan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap meninjau lokasi vaksinasi.

Seperti kerjasama TNI-Polri dan Nahdlatul Ulama, yang diberlangsungkan di The Ratan, Bantul, Yogyakarta, pada Minggu (8 Agustus 2021). Keduanya ikut meninjau pelaksanaannya di lapangan.

Baca Juga:  Panglima TNI: Perhatikan Masyarakat yang Melaksanakan Isoman!

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen mengatakan, TNI dan Polri saat ini menjadi tulang punggung penanganan pandemi dan percepatan vaksinasi. TNI dan Polri telah bekerja keras untuk membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam situasi krisis pandemik akibat menyebarnya virus Covid-19 dengan berbagai variannya.

"Bahkan, situasi sekarang dengan munculnya varian delta dan varian baru di Indonesia, menjadikan situasi lebih berbahaya dan menantang, yang membutuhkan respon cepat dan akurat untuk penanganan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (8/8/2021).

Selama ini, sambungnya, tenaga kesehatan dan perawat di berbagai RS di Indonesia telah bekerja ekstra keras untuk penanganan pandemi, bahkan di antara mereka ada yang kehilangan nyawa. "Kita kehilangan banyak putra-putri terbaik bangsa, yang berjuang di garda depan penanganan Covid di berbagai RS dan Puskemas," katanya.

Baca Juga:  Angka Kematian Covid-19 Masih Tinggi, Epidemiolog Minta PPKM Level 4 Dilanjutkan

Ditambahkan Nabil Haroen, untuk ke depan, tata kelola dan manajemen kesehatan di Indonesia harus lebih baik lagi. Kementerian Kesehatan harus menjadi garda depan dalam perbaikan pelayanan kesehatan, yang harus melalukan reformasi birokrasi untuk adaptasi menghadapi situasi krisis global. Reformasi birokrasi harus menghadirkan pejabat-pejabat di tingkat Eselon I dan II Kemenkes yang lebih mumpuni, adaptif dan responsif dengan situasi saat ini.

"Perbaikan ini, dengan meninjau ulang kinerja pejabat di level eselon I dan II di Kementerian Kesehatan. Mereka yang selama ini mengatur eksekusi kebijakan, sekaligus menyiapkan berbagai program strategis untuk penanganan resiko," tuturnya.

Jika kondisi memburuk di sektor kesehatan, tentu ada yang salah di level regulator dan penyedia sistem. Perlu ada peninjauan kinerja, perbaikan sistem dan jika perlu, penyegaran pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pandemi telah menyibak wajah kusam sistem kesehatan kita, harus ada perubahan strategis untuk ke depan.

"Nahdlatul Ulama dan komunitas pesantren sangat mendukung penanganan pandemi dan percepatan vaksinasi. Kerjasama TNI-Polri dan NU di berbagai daerah serta komunitas pesantren, akan mempercepat penanganan pandemi seraya terus mengedukasi publik untuk menjaga kebersihan, menguatkan ketahanan tubuh, dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah," katanya.

(Arief Setyadi )