Biaya Umrah di Masa Pandemi Covid-19 Bakal Naik, Jadi Berapa?

JAKARTA - Bocoran biaya umrah di masa pandemi Covid-19. Saat ini Kementerian Agama sudah membuat formulasi perhitungan biaya umrah.

Lalu berapa biaya umrah di masa pandemi Covid-19?

"Kita sudah siap hitung tapi kan belum perlu di-publish," kata Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief dalam Special Dialogue Okezone dengan Tema Menanti Kepastian Haji dan Umrah, Bagaimana Selanjutnya?

Hilman menjelaskan, pada dasarnya biaya umrah sudah ada penetapan standar. Namun, karena di masa pandemi, maka diperkirakan akan ada penyesuaian biaya umrah. "Kita nanti tinggal siapkan referensinya tapi kan referensinya itu juga harus sesuai dengan sistem atau mekanisme perjalanan umrahnya," katanya.

Sekadar catatan, biaya umrah sebelum masa pandemi Covid-19 sekira Rp20 juta hingga Rp25 juta. "Kita buat referensinya ketinggian karena mempertimbangkan a, b, c, d e sementara dalam implementasinya hanya sampai a b c tidak sampai d e f g h. Nah ini masih kita tunggu," katanya.

Untuk potensi kenaikan biaya umrah di masa pandemi, Hilman mengakui hal tersebut tergantung pada proses karantina sebelum dan sesudah perjalanan umrah.

"Kenaikan biaya itu seperti apa berapa persen itu juga tergantung, apakah perlu karantina, karantinanya di mana, di hotel di asrama haji itu kan juga mempengaruhi. Kalau berangkatnya oke, kalau pulangnya seperti apa," katanya.

Tidak hanya proses karantina, potensi kenaikan biaya umrah juga tergantung pada vaksin. Terlebih lagi, Arab Saudi meminta jamaah umrah asal Indonesia melakukan vaksin booster, sebab mayoritas masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin yang tidak diterima oleh Arab Saudi meski sudah diakui WHO.

"Vaksinnya juga sama, apakah vaksinnya juga bayar artinya dibebankan kepada jamaah. Itu kan akan mengubah kompenen biaya perjalanan umrah, yang kita siapkan adalah skenario yang terbaik yang tidak terlalu memberatkan tapi juga harus dipahami bahwa ibadah umrah itu kan individu dan juga mitra utamanya PPIU, ada PIHK itu juga di situ terlibat," ujarnya.

"Pemerintah hanya menyiapkan regulasinya. Mudah-mudahan dari sisi itu ada banyak perubahan juga ke depan, kita melihat bahwa Saudi sudah membuka diri, sudah banyak hal kebijakan terkait pembatasan sudah dikurangi," tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)