Pimpinan MPR Soroti Mafia Tanah, Wujudnya Tidak Ada Namun Aromanya Terasa

Kemudian, Ketua Program Studi Doktor Hukum UKI John Pieris mengatakan, persoalan tanah merupakan “kutukan” untuk bangsa Indonesia.

“Tanah-tanah adat yang tidak punya sertifikat diambil alih oleh pemerintah Belanda, setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengambil tanah itu. Mungkin secara kasar saya katakan ‘kutukan historis’,” kata John.

John menyatakan, perang terhadap mafia tanah bukan hanya dari segi pikiran, melainkan hingga fisik.

“Demo di seluruh provinsi, karena sudah stadium 6, 7, 8, sudah sistemik. Sudah seperti itu. Perang semesta begitu, saya kira,” ucap John.

Selain Basarah, turut hadir antara lain Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, Direktur Program Pascasarjana UKI Bintang Simbolon, Ketua Himpunan Mahasiswa (Hima) Program Doktor Hukum untuk periode 2021-2023 sekaligus Anggota DPR I Wayan Sudirta, Sekretaris Jenderal Hima Program Doktor Hukum Patrice Rio Capella, Ketua Panitia Pelaksana Hendrikus Ali Atagoran (mahasiswa Program Magister Hukum), dan Wakil Ketua Heddy Kandou (mahasiswi Program Doktor Hukum).

Tampil sebagai pembicara dalam seminar, yakni Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djali (virtual), Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Suharnoko, dan Ketua Umum Forum Korban Mafia Tanah Indonesia SK Budiarjo. Mahasiswa Program Doktor Hukum UKI, Blucer W Rajagukguk bertindak selaku moderator.

(Angkasa Yudhistira)