"Rakyat Myanmar tidak bisa diam lagi selama satu tahun," tambahnya, berbicara pada akhir kunjungan ke anggota ASEAN Malaysia, yang mengecam keras kudeta tersebut.
Dia mengatakan konsensus lima poin, yang disepakati pada pertemuan di Jakarta pada April 2021, "tidak ada artinya jika duduk di selembar kertas".
"Satu-satunya kesempatan untuk membuat perbedaan adalah jika itu dilakukan dengan tindakan yang berarti,” lanjutnya.
Dia mengatakan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah telah menyarankan "langkah maju yang praktis dan pragmatis" dan mendesak para pemimpin regional untuk mengindahkan rekomendasinya.
Beberapa negara ASEAN telah berbicara menentang pengambilalihan militer, tetapi yang lain tampak enggan mengambil sikap tegas.
Pada Januari lalu, Hun Sen, penguasa otoriter Kamboja selama lebih dari tiga dekade, melakukan perjalanan pertama oleh seorang pemimpin asing ke Myanmar sejak kudeta, yang menurut para kritikus berisiko merusak upaya untuk mengisolasi para jenderal.
Saat ini, Kamboja memegang kepemimpinan bergilir ASEAN, dan menteri pertahanan junta menghadiri pertemuan kepala pertahanan blok itu di Phnom Penh pada Rabu (22/6/2022).