Pemerintah Sebut Indonesia Darurat Pornografi

JAKARTA - Pemerintah melalui Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Indah Suwarni menyampaikan, Indonesia telah memasuki keadaan darurat pornografi.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Pornografi, kemarin.

BACA JUGA:Kriminolog Unisba Sebut Sejumlah Faktor Penyebab Wanita Asal Garut Jajakan Konten Pornografi 

Mengingat, saat ini konten pornografi sangat merajalela di dunia maya. Semua kalangan masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya. Sekalipun anak-anak juga bisa mendapatkan konten porno dari gawainya. 

Bahkan, konten porno di dunia maya sifatnya sporadis. Biasanya melalui iklan-iklan yang berseliweran disisipkan gambar porno ataupun promosi situs porno. Dengan banyaknya iklan itu, maka anak-anak yang bermain gawai tanpa pengawasan bisa terpapar dengan mudah.

“Masalah pornografi ini kami sangat concern. Kita pelajari dari situasi yang ada saat ini di negara kota sudah mengalami keadaan “SOS”. Karena itu perlu kepedulian kita bersama. Negara harus hadir,” ujar Indah dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Jumat (12/8/2022).

BACA JUGA:Kemenko PMK Paparkan Bahaya Pornografi pada Anak, Minta Orangtua Lebih Waspada 

Apalagi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap ada 1.573.282 konten negatif yang tersebar di situs internet sepanjang Januari hingga Oktober 2021. Dari keseluruhan itu, Kominfo menemukan bahwa konten pornografi paling mendominasi.

Indah menerangkan, pemerintah telah memiliki dasar hukum untuk pencegahan pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian, pemerintah telah memiliki Perpres Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) yang langsung dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.

Kemudian, disusul oleh peraturan turunannya yaitu Permenko Kesra Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sub Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.

Namun, Indah mengatakan, sejak dua tahun terakhir, peran gugus tugas dan sekretariat GTP3 tidak aktif. Baik dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi, maupun pelaksanaan sosialisasi, dan kerja sama pencegahan dan penanganan pornografi.

Karena itu, Indah menerangkan, pemerintah akan kembali mengaktifkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. “Kami juga akan merevisi regulasi Permenko Kesra Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sub Gugus tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi supaya bisa lebih memperkuat penanganan masalah ini dengan baik,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )