Hakim MA Jadi Tersangka, KPK Identifikasi Kelemahan Lembaga Peradilan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi beberapa kelemahan lembaga peradilan di Indonesia. KPK berharap kelemahan tersebut dapat diantisipasi kedepannya agar tidak kembali terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri membeberkan empat poin yang menjadi celah kelemahan lembaga peradilan. Pertama, belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan perkara. Khususnya, terkait pertukaran informasi dan data lintas penegak hukum.

"Hal ini menjadi sangat relevan terkait dengan titik rawan korupsi pada pengurusan perkara ini. karena jika data tersebut dapat diakses antar APH, tentu akan mengurangi potensi risiko korupsi, karena bisa saling mengawasi," kata Ali melalui pesan singkatnya, Selasa (27/9/2022).

Sementara poin kedua, kata Ali, masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum. Hal itu, menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi upaya-upaya edukatif untuk memberikan penyadaran kepada para pemangku kepentingan. Kemudian ketiga, sambung Ali, masih lemahnya independensi, pengawasan, dan pengendalian internal.

"Adanya tangkap tangan ini kemudian juga menjadi alert bagi intistusi pengawas peradilan, untuk memastikan proses-proses peradilan bisa betul-betul memedomani prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Sehingga penegakan hukum itu sendiri bisa jauh dari praktik-praktik permufakatan jahat dan korupsi," beber Ali.

Sedangkan poin terakhir, KPK menilai belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik. Padahal, jika ada transparansi dalam penanganan perkara, publik bisa menjadi pengawas yang paling independen.

"Jika proses penanganan suatu perkara dibuka dan dapat diakses oleh publik, hal ini akan sangat membantu pada aspek pengawasannya. Sehingga APH akan terawasi, kemudian meminimalisasi terjadinya penyelewengan," ungkap Ali.

Oleh karenanya, KPK berupaya melakukan tindakan preventif agar modus korupsi pengurusan perkara di MA tidak terulang kembali. Hal itu difungsikan melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), salah satunya lewat penguatan sistem penanganan perkara yang terintegrasi.

"KPK mendorong penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, yakni melalui SPPT –TI. Secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan," ucapnya.