Jawab Tuntutan Demonstran, Pj Gubernur Sulbar Temui Demonstran

Soal angka putus sekolah berkaitan dengan stunting. Menurutnya, dibutuhkan pembahasan khusus, sehingga Akmal Malik mengajak massa aksi membuat forum membahas persoalan tersebut.

Sementara untuk dana PEN, saat ini dalam proses pemeriksaan BPK sehingga ia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan APIP.

Untuk persoalan pokir anggaran, Akmal Malik menambahkan bahwa hal tersebut akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov Sulbar juga mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD.

Sedangkan permasalahan pengelolaan sampah di Polman, tentunya tidak dapat diintervensi tahun ini. ”Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” ungkapnya.

Akmal Malik menjelaskan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah melakukan asesmen. Sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar.

“Tapi kita harus meminta izin KASN dulu,” tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )