JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengingatkan kepada partai politik tidak Main-main di ranah politik identitas.
Kata dia, politisasi identitas berpotensi memicu terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini, dikatakan Ade dalam diskusi politik Polemik MNC Trijaya bertajuk "2023 Tahun Turbulensi Politik", Sabtu (7/1/2023).
"Maka dari itu pemerintah selalu mengatakan kepada seluruhnya agar melakukan dinamika di tahun politik ini untuk tetap pada koridor-koridor menjaga stabilitas politik dan keamanan kita," ujar Ade.
Menurut Ade, pemerintah mempersilahkan partai politik menggaet suara di kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan berbagai strategi yang sudah dipersiapkan oleh parpol. Namun, lanjutnya, haram hukumnya melakukan politisasi identitas.
Baca juga: PKB Sebut Bersama Gerindra Bakal Deklarasi Capres-Cawapres Akhir Januari
"Silakan buka strategi, tapi jangan melakukan politisasi dalam bentuk apapun, apakah agama etnis dan lain-lain sebagainya," imbuhnya.
Baca juga: Perindo: Jangan Sampai Ada Free Rider yang Mau Memanaskan Tahun Elektoral Ini
Pemerintah juga meminta semua pemangku kepentingan terkait untuk tegak lurus mengikuti koridor yang telah ditentukan. Hal ini, sebagai bentuk menjaga stabilitas dan keamanan bangsa Indonesia.
"Karena yang harus kita jaga adalah bagaimana keutuhan NKRI ini, kebersamaan persaudaraan, bersama anak bangsa silahkan melakukan strategi tapi tetap kepada koridor koridor yang menjaga NKRI," pungkasnya.
(Fakhrizal Fakhri )