Minta Pers Kawal Pemilu, Menko Polhukam: Media Harus Jadi Referensi Utama Pemilih dan Pemilu

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui key speech yang dibacakan Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar meminta awak media untuk terus mengawal Pemilu 2024.

Gaffar mengatakan bahwa pers maupun awak media harus menjadi referensi utama bagi masyarakat, khususnya para pemilih mengenai seluruh informasi kepemiluan pada Pemilu Serentak 2024.

"Pers harus menjadi referensi utama agar pilihan rakyat pada Pemilu Serentak 2024 mendatang didasari oleh pertimbangan kepentingan keutuhan, kesatuan, dan kemajuan bangsa, bukan didasari oleh sentimen pribadi atau kelompok," ujar Gaffar di seminar bertajuk "Pers dan Pemilu Serentak" di Hotel Pasific, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).

Sehingga, kata Gaffar, insan pers perlu memiliki kemampuan dan kesadaran dalam memainkan peran strategis dan sentral tersebut. Termasuk, bertanggungjawab memilih judul yang tidak provokatif.

Baca juga: Pers Diminta Kawal Pelanggaran Pemilu hingga Pelaku Dapatkan Sanksi Hukum

Gaffar menambahkan, jika hal tersebut dilakukan, hal hal maupun praktek clickbait, yakni membuat judul berita yang bombastis, namun tidak sesuai dengan isi beritanya akan semakin terminimalisir.

Baca juga: Prabowo, Ganjar dan Airlangga Bersaing Ketat di Musyawarah Rakyat

"Semua itu tentu harus disertai pula dengan kemampuan para wartawan di lapangan yang dibekali dengan kemampuan teknis dan wawasan yang memadai," paparnya.

Sebab berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019, lanjut Gaffar, salah satu fenomena yang sangat menguat adalah munculnya berita bohong dan disinformasi.

"Fenomena ini tidak sekadar akan merugikan kita semua karena mengelabui pandangan publik yang berujung pada kekeliruan pilihan pada saat pemilu, tetapi juga dapat melahirkan pembelahan sosial yang dipenuhi dengan kebencian," imbuhnya.

Oleh karena itu, kata Gaffar, awak media perlu menjaga objektivitas serta mengawal kepentingan publik untuk membaca berita yang faktual dan berimbang.

(Fakhrizal Fakhri )