Umumkan Capres Tanpa Anggota KIB, PPP: Baru Keputusan Partai

SLEMAN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Namun, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang selama ini bergabung dengan PPP dalam Koalisi Indonesia Baru (KIB), tidak tampak dalam deklarasi tersebut.

Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono mengatakan bahwa deklarasi tersebut tidak diumumkan bersama KIB karena baru merupakan keputusan PPP. Dia mengatakan bahwa jika PPP sudah mengambil keputusan, barulah akan berbicara dengan KIB.

"Kita akan ajak komunikasi KIB untuk bareng-bareng duduk bersama," jelas Mardiono, Rabu (26/4/2023).

Jika selama ini santer dibicarakan jika KIB bakal mengusung Prabowo Subiyanto-Airlangga Hartarto, maka Mardiono menandaskan kemungkinan calon lain dari KIB itu bisa saja terjadi. Hanya saja dia menandaskan tidak ingin mencampuri urusan partai yang lain.

Karena di dalam KIB telah terjadi kesepakatan bahwa masing-masing partai tidak boleh mencampuri internal partai yang lain. Dan memang di dalam KIB selama ini hanya membicarakan gagasan tentang kebangsaan.

"Kemudian proses masing-masing partai tentu akan dibawa dari arus bawah masing-masing apalagi PPP ini merupakan partai kader yang tentu lahir dari tingkat bawah," tandasnya.

Mardiono menandaskan sampai saat ini PPP masih terikat dengan KIB. Nantinya mereka akan segera mengajak KIB untuk berkomunikasi. Dia akan sangat bersyukur ketika pilihan PPP akan sama dengan partai lain di KIB. Namun jika berbeda maka tentu akan ada langkah yang lain.

Dia menandaskan keputusan mendukung Ganjar Pranowo ini sudah diambil secara konstitusional berdasarkan AD/ART PPP. Keputusan ini juga diambil melalui tata tertib yang diikuti oleh struktur partai yang berkompeten untuk mengambil keputusan.

Menurutnya, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Oleh karenanya tidak mungkin seluruh rakyat Indonesia itu pilihannya sama. Nanti kalau pilihannya sama namanya bukan demokrasi. Karena demokrasi itulah rakyat diberi kuasa untuk memberikan pilihannya.

"Insya Allah di PPP membuka ruang demokrasi itu secara konstitusional maka karena itu melalui rapat-rapat mereka lakukan pengambilan keputusan yang kemudian hasilnya harus ditaati olehbaeluru elemen di dalam PPP dari tingkat paling bawah dari anak ranting hingga seluruh jajaran DPP termasuk fraksi PPP di DPR," tegasnya

Terkait nama wakil Presiden, PPP memang hanya bisa mengusulkan karena nanti keputusan tetap ada pada calon presiden dan juga partai pengusung. Oleh karenanya dia mengaku akan membicarakan nama calon wakil presiden dengan bakal calon presiden dan juga partai pengusungnya.

"Soal nama cawapres, PPP akan mengusulkan di mana namanya juga berdasarkan usulan dari arus bawah yang nantinya akan dijadikan sebagai keputusan resmi. Jika nanti sudah menjadi keputusan tentu nanti harus dibicarakan lagi dengan tim pengusung," tegasnya.

(Rahman Asmardika)