JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan sistem kerja Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan, yakni sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Hal itu dilakukan untuk mengurangi polusi dan kemacetan di Jakarta.
Pemberlakuan WFH yang diperuntukan hanya untuk ASN itu tentu menuai banyak komentar dari masyarakat, salah satunya Mela (26) warga Serpong yang bekerja di bidang marketing. Ia juga menginginkan bekerja dengan sistem WFH.
BACA JUGA:
Hal itu, kata Mela juga untuk bisa membantu pemerintah agar tak banyak orang di luar rumah yang menyebabkan polusi dan kemacetan di Jakarta.
"Sebenarnya pengen (WFH) tapi aku karyawan swasta jadi enggak ada, itu kan sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing," kata Mela saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (21/8/2023).
BACA JUGA:
Di sisi lain, seorang pekerja kontrak di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dita (24), juga mengungkapkan perasaan yang sama, jika dirinya lebih baik bekerja di rumah, agar pengurangan polusi di Jakarta bisa berjalan lebih efektif.
"Sejujurnya pengen sih, supaya selain mengurangi polusi, lebih enak aja kerja di rumah, WFH sangat efektif sih," kata Dita.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurangi kemacetan di Ibu Kota dan juga polusi yang kini merajalela di Jakarta.
BACA JUGA:
Namun, dari pantauan MNC Portal Indonesia di Stasiun Tanah Abang, pada pukul 09.02 WIB terpantau kondisi stasiun yang masih dipenuhi oleh para pekerja swasta yang masih diwajibkan untuk bekerja di kantor.
Sementara untuk lalu lintas di sekitar Tanah Abang, masih mengalami kemacetan dan penuh akan kendaraan yang masih berlalu-lalang di tengah pemberlakuan WFH di Jakarta untuk mengurangi polusi udara.
(Nanda Aria)