Mereka mendefinisikan ulang strateginya setelah ribuan orang menarik diri dari negara tetangga Mali dan Burkina Faso menyusul kudeta di sana.
Paris belum secara resmi mengakui keputusan junta untuk mencabut perjanjian militer bilateral, dan mengatakan bahwa perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan “pihak berwenang yang sah” di Niger.
Demikian pula, Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan pada Kamis bahwa pemimpin kudeta tidak memiliki wewenang untuk meminta duta besarnya pergi, dan menambahkan bahwa pihaknya “terus-menerus menilai keamanan dan kondisi operasional kedutaan kami”.
Presiden Emmanuel Macron mengatakan pada Senin, (29/8/2023) bahwa duta besarnya akan tinggal di Niger dan menegaskan kembali dukungan Prancis untuk Bazoum.
(Rahman Asmardika)