Pj Bupati Hulu Sungai Utara Dorong Guru Implementasikan Kurikulum Merdeka

AMUNTAI - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara Zakly Asswan mendorong tenaga pendidik, khususnya guru, untuk menjadi penggerak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengambil peran untuk implementasikan Kurikulum Merdeka.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Guru Penggerak dalam rangka meningkatkan rapor pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berlangsung di Mess Negara Dipa, Kota Amuntai pada Rabu (4/10/2023).

Zakly juga mengatakan dalam Kurikulum Merdeka, guru memiliki peran dan keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya. Sehingga, proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar mengajar serta minat peserta didik. "Kita harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif," katanya.

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran lebih dapat dioptimalkan agar peserta didik memiliki cukup bahan dan waktu untuk mendalami konsep dan juga menguatkan tingkat kompetensi.

la berharap implementasi Kurikulum Merdeka akan membawa perubahan positif dalam pendidikan di daerah, meningkatkan kreativitas siswa, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara Jumadi menyebutkan bahwa saat ini hasil rapor pendidikan di Kabupaten HSU dari hasil asesmen nasional masih kategori sedang ke bawah. Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan baik literasi dan numerasi pada satuan pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Saat ini pemerintah terus melakukan pembenahan dari segi peningkatan kualitas pembelajaran siswa yang sesuai kebutuhan rapor pendidikan. "Ini banyak yang perlu kita benahi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, berdaya saing tinggi dan bertaqwa sesuai kearifan lokal, sebagaimana visi-misi Kabupaten HSU," ucapnya.

Jumadi menekankan bahwa pendidikanmerupakan kewajiban dasar yang harus terpenuhi, dan juga merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan baikdi tingkat nasional maupun daerah.

"Pemerintah Daerah dalam hal ini harus satu sistem, di mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi," ujarnya.

(Aris Kurniawan)