DPR AS Sahkan Penyelidikan Pemakzulan Terhadap Joe Biden

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Rabu, (13/12/2023) melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung terhadap Presiden Joe Biden. Langkah yang didukung Partai Republik AS ini diyakini diperlukan untuk melakukan panggilan pengadilan yang dikeluarkan oleh Komite Pengawasan dan Kehakiman DPR, yang memimpin upaya pemakzulan.

Dewan yang dikuasai Partai Republik memberikan suara 221 berbanding 212 menurut partai untuk menyetujui penyelidikan tersebut, yang memeriksa apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari transaksi bisnis luar negeri putranya yang berusia 53 tahun, Hunter Biden.

Gedung Putih menolak penyelidikan tersebut menyebutnya tidak didukung fakta dan bermotif politik.

Biden sedang mempersiapkan kemungkinan pertarungan ulang pemilu 2024 dengan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump. Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali dan saat ini sedang mempersiapkan empat persidangan pidana mendatang.

Upaya tersebut hampir pasti akan gagal untuk mencopot Biden dari jabatannya. Bahkan jika DPR memutuskan untuk memakzulkan presiden, Senat harus memutuskan untuk menghukumnya atas tuduhan tersebut dengan suara dua pertiga suara – sebuah hal yang hampir mustahil dilakukan di majelis di mana rekan-rekan Biden dari Partai Demokrat memegang mayoritas 51-49.

Namun hal ini dapat membantu Partai Republik menyoroti tuduhan korupsi mereka selama kampanye pemilu tahun 2024.

Pemungutan suara tersebut dilakukan tiga bulan setelah Partai Republik secara informal memulai penyelidikan. Pemungutan suara ini bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk memecat presiden atau pejabat lain dari jabatannya.

Namun, otorisasi tersebut dapat memberikan wewenang hukum yang lebih besar kepada Partai Republik untuk memaksa pemerintahan Biden agar bekerja sama, dan dapat membantu melawan tuduhan dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa penyelidikian itu tidak memiliki legitimasi.

Anggota DPR dari Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakannya ketika ia menjabat sebagai wakil presiden Presiden Barack Obama dari 2009 hingga 2017 dan mereka memusatkan perhatian pada usaha bisnis putranya di Ukraina dan China selama periode tersebut.

Mereka telah menemukan bukti bahwa Hunter Biden membuat kliennya percaya bahwa dia dapat memberikan akses ke kantor wakil presiden. Namun mereka belum memberikan bukti bahwa Biden mengambil tindakan resmi apa pun untuk membantu bisnis-bisnis tersebut atau mendapatkan keuntungan finansial darinya.

Hunter Biden telah menjadi subyek penyelidikan kriminal selama bertahun-tahun.

Dia menghadapi dakwaan federal bahwa dia berbohong tentang penggunaan narkoba saat membeli pistol dan dakwaan terpisah karena gagal membayar pajak sebesar USD1,4 juta. Dia telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata api, dan pengacaranya mengatakan dia telah melunasi pajaknya.

Biden dalam sebuah pernyataan mengecam anggota DPR dari Partai Republik karena tidak bertindak berdasarkan permintaannya untuk prioritas dalam negerinya atau menyediakan dana darurat untuk Ukraina dan Israel.

"Anggota Partai Republik di DPR tidak bergabung dengan saya. Alih-alih melakukan apa pun untuk membantu membuat kehidupan orang Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan," kata Biden sebagaimana dilansir Reuters.

Pendahulu Biden, Donald Trump, kandidat terdepan dalam nominasi presiden dari Partai Republik, telah dimakzulkan dua kali oleh DPR selama masa kepresidenannya. Pada 2020 Trump dimakzulkan karena mencoba menekan Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan korupsi terhadap Biden, dan pada 2021 karena mencoba membalikkan kekalahannya dalam pemilu. Kedua upaya pemakzulan tersebut kandas di Senat.

(Rahman Asmardika)