Mahfud MD: Saya Harus ke Pinggir Agar Tidak Ganggu Jalan Pemerintahan

 

ACEH - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD mengatakan alasan dirinya mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan dalam diskusi rakyat 'Tabrak Prof' di MZ Coffe di Bandar Baru, Kota Banda Aceh pada Rabu (31/1/2024) malam.

"Nah sekarang sesudah 4,5 tahun, saya merasa karena saya punya pilihan politik sendiri di dalam pemilu, maka saya merasa harus ke pinggir dulu agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan agar saya tidak terganggu juga oleh kebijakan pemerintahan, kan gitu," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengaku tidak mau seperti pribahasa Jawa 'Tinggal Glanggang Colong Playu' karena mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI.

"Saya besok akan menghadap presiden sebagai etika. Kalo di Jawa itu ada istilah Tinggal Glanggang Colong Playu, atau pergi (lepas tanggung jawab) begitu saja. Saya tidak mau pergi begitu saya, tapi saya dengan penuh kehormatan akan menghadap presiden dan menyampaikan permohonan itu," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengaku akan mundur setelah bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis 1 Februari 2024, sore di Jakarta.

"Saya (hari ini) belum resmi berhenti sebagai Menko Polhukam. Hari ini saya mengumumkan akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden (Jokowi) sepulang dari Aceh besok sore. Jadi saya sampai sore ini, karena tadi baru mengumumkan akan menyampaikan surat, nanti itu akan disampaikan ke Presiden surat saya," kata Mahfud MD.

Perihal kapan ia tidak lagi menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku hal tersebut baru dapat terjawab setelah dirinya bertemu dengan Jokowi.

"Baru sesudah itu kita lihat perkembangannya kapan pergantiannya, kapan pelantikannya tergantung pada hasil pertemuan saya dengan Presiden," ungkap Cawapres Ganjar Pranowo tersebut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan opini kurang lebih ada 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara dalam wawancara dengan media beberapa waktu lalu.

(Angkasa Yudhistira)