MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
YOGYAKARTA - Civitas akademi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menilai ada indikasi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) bersikap tidak netral. Di mana, seringkali kebijakan yang dihasilkan menguntungkan salah satu pasangan.
Kendati demikian, Ketua Guru Besar Prof Dr Sunyoto menegaskan, karena penyelenggara pemilu sudah diindikasikan tidak netral maka bakal mereka kawal seluruh prosesnya nanti. Pihaknya bakal mengawal sejak dini agar menghasilkan kepemimpinan yang bisa diterima.
"Pemimpin yang bisa menyejahterakan masyarakat itu diawali dengan proses penyenggaraan pemilu yang jujur adil dan bermartabat bagi semuanya," tutur dia, Sabtu (3/2/2024).
Sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah yang mengedepankan high politik maka UMY meminta agar bagaimana pelaksanaan Pemilu bisa berjalan dengan jujur adil dan bermartabat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku
UMY sebagai bagian dunia pendidikan tinggi bakal mempromosikan nilai-nilai normatif moral high politik sehingga nanti dapat mewujudkan praktek kenegaraan yang menjunjung nilai keluhuran dan itu dipertanggungjawabkan bersama untuk melestarikan negara yaitu Indonesia.
Rektor UMY Gunawan Budiyanto menambahkan, pihaknya sudah meminta perguruan tinggi Muhammadiyah dan aisyiah untuk menurunkan mahasiswanya untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu nanti. Alasannya, arena muhammadiyah memiliki sumber daya yang banyak terutama mahasiswa.
"Beberapa kantong suara seperti Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah maka proses pemilihannya harus diawasi. Oleh karena itu mereka akan diterjunkan apakah dalam program magang atau KKN untuk mengawasi," kata dia.
Pengawasan ini penting agar supaya ada trust bahwa ada pihak mitra yang mengawasi proses ini. Sehingga apapun hasilnya akan lebih legitimate karena lebih banyak orang yang mengawasi.
"Proses mitigasi pemilu sangat diperlukan. Untuk jumlah per TPS diserahkan ke perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyiah terdekat," tuturnya.
(Arief Setyadi )