MK Tolak Gugatan UU Pilkada, Syarat Usia 30 Dihitung saat Penetapan Calon Kepala Daerah

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Pilkada soal syarat usia minimum calon kepala daerah. MK menyatakan bahwa syarat usia calon kepala daerah minimal 30 tahun dihitung saat penetapan pasangan calon.

Ketentuan itu dituangkan dalam putusan MK 70/PUU-XXII/2024 yang diputuskan dalam sidang MK di Jakarta, Selasa (20/8/2024), yang disiarkan langsung di Youtube resmi MK. Gugatan tersebut diajukan oleh A Fahrur Rozi dan Anthony Lee.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam putusannya.

MK menyinggung aturan di Pilkada 2024 soal syarat usia minimum yang berbeda dengan pilkada sebelumnya dan aturan usia bagi calon presiden, wakil presiden, dan calon anggota legislatif.

Menurut MK, penghitungan syarat usia cakada harus dihitung saat penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mendapatkan kepastian hukum.