Di sisi lain, gerakan tusuk 3 paslon dinilai Guspardi bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi seluruh partai politik, penyelenggara Pemilu dan pemerintah untuk lebih bisa memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan adil, jujur, transparan, dan akuntabel.
"Artinya juga ini menjadi pembelajaran bagi para parpol, penyelenggara pemilu, dan pemerintah untuk bagaimana diberikan ruang seluas-luasnya untuk masyarakat dengan tidak menghambat kandidat atau calon-calon di Pemilu, apalagi sampai ada rekayasa-rekayasa,” ucap Guspardi.
“Jadi masyarakat masih memiliki harapan dan keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam 'pesta rakyat' ini,” tambahnya.
Guspardi menyadari gerakan coblos 3 paslon merupakan hak konstitusi setiap warga negara, sehingga setiap keputusan warga negara patut dihormati dan dihargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Namun banyaknya suara tidak sah dalam pemilu disebut akan menyebabkan legitimasi dari pemilu semakin rendah.
"Sebenarnya gerakan ini bertujuan membuat legitimasi politik Pilkada Jakarta 2024 bagi gubernur terpilih sangat lemah. Padahal legitimasi pemilih terhadap calon kepala daerah sangat penting dalam demokrasi langsung yang dipilih oleh rakyat," urai Guspardi.
Untuk itu, Guspardi kembali menyarankan kepada semua warga Jakarta yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi aktif pada penyelenggaraan Pilkada.
"Pergunakan hak pilih sebaik-baiknya, jangan sampai suara menjadi tidak berarti," katanya.
“Kita berharap di antara paslon-paslon yang ada, tentu ada yang lebih menjangkau buat pemilih. Meskipun tidak mungkin sama dengan tokoh harapannya, paling tidak ada yang mendekati aspirasi orang-orang yang kecewa karena tokohnya tidak dicalonkan,” pungkas Guspardi.
(Fakhrizal Fakhri )