Soal 60 Ribu Pekerja Kena PHK, Wakil Ketua DPR Minta Kebijakan Harus Bikin Semua Happy 

“Jadi harus happy semua ketika pembuat regulasi membuat revisi di saat upah naik ya harus beririsan juga dengan produktivitas tinggi,” imbuh Legislator dari Dapil Jawa Barat II ini. 

Cucun yang juga pernah menjadi pimpinan badan anggaran (Banggar) DPR itu memberi ilustrasi bagaimana pengusaha sebenarnya tidak masalah jika ada kebijakan kenaikan UMP bagi buruh. Selama regulasi yang dibuat oleh Pemerintah juga mendukung kemajuan usaha.

"Para pengusaha juga seneng asal semua itu berdasarkan regulasi dan dihitung betul, jadi negara bisa hadir juga di sana, bagaimana menjadi pengawas dan regulator yang adil,” terang Cucun.

“Kan kalau upah naik, tenaga kerja termotivasi dan etos kerja meningkat, jadi semua beriringan. Tinggal seperti apa cara duduk barengnya, musyawarah diikuti oleh semua stakeholder di bidang ketenagakerjaan,” tambahnya.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, angka PHK di Indonesia mencapai 59.796 orang terhitung sejak Januari hingga Oktober 2024. Untuk bulan Oktober saja, terdapat tambahan 6.800 pekerja yang di-PHK mengingat total ada 52.993 orang yang terkena PHK pada bulan September.