Soal 60 Ribu Pekerja Kena PHK, Wakil Ketua DPR Minta Kebijakan Harus Bikin Semua Happy 

Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra) itu pun berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker) dapat membuat iklim ketenagakerjaan dan usaha semakin sehat. Cucun menilai, pengusaha pada dasarnya siap bekerja sama dengan Negara selama kebijakan tetap mendukung perkembangan industri.

“Harus ada sistem yang semua itu automatically bisa diterima oleh semua pihak. Buruh oke, pengusaha juga tidak keberatan karena merasa terproteksi,” tuturnya.

“Kalau regulasinya jelas, pengusaha juga aman. Saat industri berjalan bagus, pekerjaan buruh tidak terancam dan pertumbuhan ekonomi ikut naik,” lanjut Cucun.

Cucun juga mengingatkan setiap kementerian/lembaga untuk membuat kebijakan yang tidak menyalahi aturan atau melanggar undang-undang.

“Jangan membuat satu keputusan yang dibikin norma baru, harus tetap berpijak pada undang-undang,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah juga diminta untuk melakukan perbaikan kebijakan perlindungan sosial. Hal ini untuk menjadi dukungan bagi pekerja yang terkena PHK.

“Pastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berjalan efektif dan dapat diakses dengan mudah oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dan harus ada penguatan jaringan sosial seperti memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikologis bagi keluarga pekerja yang terdampak PHK,” tutup Cucun.

(Awaludin)