Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja di Jateng

Luthfi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Tengah, yang tercatat hampir 14.000 tenaga kerja pada bulan September 2024. Untuk itu, ia mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga pelatihan tenaga kerja bisa lebih tepat sasaran.

“BLK kita harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pekerja garmen di Ungaran seharusnya dilatih di BLK yang ada di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa langsung siap pakai tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” jelas Luthfi.

Program peningkatan jumlah BLK ini, menurut Luthfi, akan membantu mengurangi angka pengangguran dan memastikan tenaga kerja Jawa Tengah siap bersaing di pasar kerja. Dengan pendekatan yang lebih terfokus pada kebutuhan lokal, Luthfi yakin bahwa tenaga kerja di Jawa Tengah akan lebih terampil dan mampu memenuhi permintaan pasar.

Dia juga menegaskan pentingnya reformasi di bidang pendidikan untuk mencetak lulusan yang siap kerja, guna mengatasi tantangan ketenagakerjaan yang semakin besar di provinsi ini. Menurutnya, pendidikan harus menjadi pintu gerbang menuju dunia kerja. Ia mengusulkan agar kurikulum pendidikan mendekatkan siswa dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

“Pendidikan harus menjadi pintu masuk menuju dunia kerja. Kurikulum harus mendekatkan para siswa pada kebutuhan pasar, sehingga lulus sekolah langsung bisa bekerja,” ujarnya.
Dia menekankan pentingnya negara hadir menangani masalah kemiskinan ekstrem yang masih melanda sebagian besar masyarakat. Ia mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain dengan memberikan subsidi pangan murah, pendidikan gratis bagi keluarga miskin ekstrem, dan akses kesehatan gratis. 

Selain itu, Luthfi juga berencana memberikan fasilitas seperti seragam sekolah, buku, dan akses internet gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, serta subsidi transportasi dengan menurunkan tarif kendaraan umum menjadi Rp1.000 (dari sebelumnya Rp2.000).

“Tidak hanya pendidikan dan kesehatan, kita juga akan memastikan anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses fasilitas lain yang mendukung keberhasilan mereka, termasuk akses transportasi yang terjangkau,” pungkasnya.

(Awaludin)