"Kita harus memastikan wilayah perairan tetap terbuka untuk pengawasan dan operasi militer. Setiap pembangunan di wilayah pesisir harus mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara," jelasnya.
Dari sisi lingkungan, ia mengingatkan bahwa kerusakan ekosistem akibat reklamasi dapat memengaruhi stabilitas sosial masyarakat pesisir.
"Habitat biota laut yang rusak akan berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan, yang pada akhirnya dapat memicu keresahan sosial dan melemahkan ketahanan wilayah tersebut", tegasnya.
Sony mendesak agar dilakukan evaluasi dampak lingkungan secara komprehensif sebelum ada izin reklamasi yang dikeluarkan.
“Tidak ada pembangunan yang boleh dilakukan dengan mengabaikan kedaulatan dan pertahanan negara. Semua harus berlandaskan hukum, transparansi, dan kepentingan strategis nasional,” ujarnya dengan tegas.
Sebagai langkah preventif, Sony mengusulkan peningkatan patroli laut oleh TNI AL dan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap aktivitas ilegal di wilayah pesisir. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan di wilayah pesisir kepada pihak berwenang.
“Laut bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga benteng pertahanan negara. Jika kita lengah, tidak hanya lingkungan yang rusak, tetapi kedaulatan dan pertahanan negara kita yang akan terancam. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di wilayah pesisir selaras dengan kepentingan nasional,” pungkas Sony.
(Khafid Mardiyansyah)