Marak Peredaran Rokok Polos, PMII Geruduk Kantor Bea Cukai

Kedua, selama ini industri kretek kelas kecil dan menengah memiliki peran penting dalam ekonomi lokal. Mereka menciptakan lapangan kerja tidak hanya di sektor industri, tetapi juga dalam rantai pasokan seperti pengecer, distributor, petani tembakau, dan pekerja kasar di industri pengolahan tembakau. 

"Data dari beberapa daerah menunjukkan bahwa pabrik kelas menengah memiliki tenaga kerja dengan proporsi yang signifikan dalam skala ekonomi lokal," ujarnya. 

Ketiga, tingkat pengawasan kantor Bea Cukai harus extra ordinary. Dikatakan Homaidi, temuan di lapangan tumbuh meningkat industri rokok di Madura. Pihaknya, mendorong pengawasan ekstra guna memastikan bahwa industri tersebut tidak memproduksi rokok polos. 

"Kepala kantor Bea Cukai Madura seharusnya menggandeng aparat hukum guna melakukan pengawasan intensif dan memberikan efek jera sebagaimana peraturan yang ada," katanya. 

Karena itu, PC PMII Pamekasan memberikan beberapa catatan kritis untuk kantor Bea Cukai Madura. Pertama, merumuskan kebijakan yang fairness dan berkeadilan. Sebab, kebijakan yang diskriminatif akan berdampak pada penurunan tenaga kerja dan perputaran ekonomi melambat.

"Ketika banyak pekerja kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat setempat juga akan menurun, yang pada gilirannya memengaruhi berbagai bisnis lokal," katanya. 

Kedua, pembinaan berkala kepada pabrik. Pabrikan baru perlu didorong untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan regulasi dan diberikan insentif atau subsidi untuk mengurangi beban akibat kenaikan cukai dan aturan lain. 

"Ini penting agar pabrikan rokok tidak memproduksi rokok polos yang merugikan negara," terangnya. 

Ketiga, mendorong DPR RI khususnya Komisi XI agar melakukan pengawasan intensif ke kantor Bea Cukai baik di pusat dan daerah mengenai implementasi pengawasan yang kurang optimal. 

"Sebagai bagian dari mitra kerja Bea Cukai, Komisi XI turun ke lapangan di Madura dan kami siap mendampingi," ujarnya.

Keempat, pendekatan multisolusi dan kebijakan yang berbasis data. Pemerintah dapat menyeimbangkan antara peningkatan pemasukan negara dan keberlanjutan pabrikan kelas menengah dan kecil, demi menjaga stabilitas ekonomi lokal. 

"Hal ini mencakup perencanaan yang cermat dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, baik dari sisi industri maupun masyarakat sehingga tercipta iklim usaha industri kretek yang berkeadilan," pungkasnya. 
 

(Khafid Mardiyansyah)