DPR Minta Kemendagri Petik Pelajaran dari Polemik 4 Pulau

Khoizin menambahkan, Prabowo juga mengajak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk berdikusi sebelum mengambil keputusan hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Keputusan Prabowo sekaligus menganulir pengalihan status empat pulau tersebut yang sebelumnya termaktub dalam Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
 
Kepmendagri yang terbit pada 25 April 2025 itu menuai polemic. Khozin berharap keputusan Prabowo bisa membuat situasi menjadi kondusif kembali dan mengakhiri polemik antar dua provinsi yang saling bertetangga, Aceh dan Sumatera Utara.

"Harapannya situasi kembali tenang, karena secara faktual empat pulau itu selama ini memang dikelola oleh Provinsi NAD (Aceh),” ujarnya.

Khozin berharap masalah serupa tidak kembali terulang. Ia pun meminta pembakuan nama rupabumi yang menjadi pemicu polemik itu seharusnya tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam penetapan wilayah suatu daerah.

"Karena ada faktor lainnya yang tak kalah substansial yakni soal sejarah dan tradisi. Ini yang alpa dalam Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025," katanya.

(Arief Setyadi )