Antisipasi Kasus Keracunan Berulang, Pemda Minta Peran Lebih dalam Pengawasan Program MBG

JAKARTA – Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang di sejumlah daerah memunculkan desakan agar pengawasan dilakukan lebih ketat. Selama ini, pengawasan gizi dan higienitas MBG masih didominasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk terlibat lebih dekat masih terbatas.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menilai pengawasan gizi seharusnya tidak dimonopoli oleh pusat. Menurutnya, Pemda justru lebih memahami kondisi di lapangan.

“Setiap dapur MBG memang sudah ada pengawas dan ahli gizi. Namun, nyatanya kejadian keracunan masih berulang. Pemda lebih tahu kearifan lokal, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir akan lebih efektif bila dilibatkan,” kata Lucky, Selasa (23/9/2025).

Hal senada disampaikan pakar gizi masyarakat, Tan Shot Yen. Ia menilai BGN tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu yang sudah terbiasa mengelola sistem gizi di daerah.

“BGN terlalu eksklusif. Padahal, Puskesmas dengan fungsi kesehatan lingkungan (kesling) dan UKS bisa menjadi garda depan supervisi. Posyandu pun punya jaringan hingga akar rumput,” ujarnya.

Tan menambahkan, pola kebijakan MBG yang terlalu top-down akan sulit berjalan efektif. “Kebijakan seharusnya digeser secara bertahap agar stakeholder di daerah mendapat wewenang lebih besar,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar BGN bersinergi dengan Kemendagri dan kementerian terkait untuk membuka ruang kolaborasi hingga level daerah. Dengan begitu, dinas kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu dapat berperan aktif dalam sistem pengawasan dan monitoring MBG.

(Awaludin)