MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Tan menambahkan, pola kebijakan MBG yang terlalu top-down akan sulit berjalan efektif. “Kebijakan seharusnya digeser secara bertahap agar stakeholder di daerah mendapat wewenang lebih besar,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar BGN bersinergi dengan Kemendagri dan kementerian terkait untuk membuka ruang kolaborasi hingga level daerah. Dengan begitu, dinas kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu dapat berperan aktif dalam sistem pengawasan dan monitoring MBG.
(Awaludin)