Paulus melanjutkan, komunikasi dengan masyarakat Papua tidak cukup hanya melalui bahasa formal pembangunan atau angka-angka investasi. Masyarakat perlu dijelaskan secara baik mengenai manfaat yang akan diperoleh, peluang ekonomi yang terbuka, serta bagaimana masa depan orang asli Papua dapat menjadi lebih baik melalui pembangunan.
Dengan demikian, masyarakat tidak merasa menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi bagian penting dari proses pembangunan itu sendiri.
Lebih jauh, Paulus menekankan akar persoalan yang selama ini membayangi Papua adalah kemiskinan ekstrem. Kondisi tersebut menjadi pemicu lahirnya berbagai persoalan sosial, mulai dari keterbelakangan pendidikan, rendahnya akses kesehatan, pengangguran, hingga potensi gangguan keamanan.
Karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk menyentuh akar persoalan secara nyata dan berkelanjutan.
“Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” katanya.
Ia memandang, apabila kesejahteraan masyarakat Papua meningkat, maka stabilitas sosial dan keamanan juga akan lebih mudah diwujudkan. Sebaliknya, apabila masyarakat merasa tertinggal dan tidak mendapatkan ruang dalam pembangunan, potensi konflik sosial akan tetap muncul.
Sebab itu, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia di Papua.