MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Kedatangan Donald Trump dalam kunjungan resminya ke Beijing bulan lalu memproyeksikan citra kedisiplinan dan kendali protokol yang tinggi, mulai dari upacara kenegaraan hingga pengamanan rute jalan secara ketat. Di balik agenda diplomasi formal tersebut, otoritas keamanan setempat juga menjalankan prosedur pengamanan domestik yang intensif.
Sejumlah laporan menyebutkan adanya pembatasan pergerakan di rumah bagi beberapa aktivis, imbauan penundaan pengajuan keluhan bagi para pemohon petisi, serta peringatan kepada sejumlah figur publik untuk membatasi komunikasi dengan media asing maupun aktivitas di platform digital selama kunjungan berlangsung.
Ketika perhatian publik internasional terfokus pada pertemuan tingkat tinggi antara Donald Trump dan Xi Jinping, aparat keamanan China fokus memastikan situasi domestik berjalan kondusif demi menjaga narasi stabilitas nasional yang telah direncanakan.
Menurut laporan yang dihimpun oleh The Epoch Times serta sejumlah unggahan di platform media sosial luar negeri, otoritas keamanan meningkatkan pengawasan dan pembatasan pergerakan terhadap kelompok kritis, pemohon petisi, dan aktivis kemanusiaan pada hari-hari menjelang kunjungan tersebut.
Langkah-langkah seperti pemantauan wilayah, pembatasan perjalanan sementara, dan pengetatan pengawasan akses internet dipandang oleh sejumlah pengamat sebagai prosedur standar operasional (SOP) "pemeliharaan stabilitas" (weiwen) yang biasa diterapkan Pemerintah China saat menyelenggarakan acara internasional berskala besar.
Bagi pihak-pihak yang terdampak, kebijakan ini menegaskan pola kontrol sosial dan politik yang terintegrasi di China, di mana agenda kunjungan delegasi asing sering kali diikuti dengan peningkatan eskalasi pengamanan internal.
Dilansir PML Daily, Jumat (19/6/2026), sejak pesawat kepresidenan mendarat di Beijing pada 13 Mei 2026, otoritas bergerak cepat guna mengantisipasi potensi gangguan atau ekspresi kritik di ruang publik yang dapat memengaruhi jalannya diplomasi.
Beberapa aktivis melaporkan bahwa petugas keamanan setempat mendatangi mereka secara langsung untuk menyampaikan imbauan agar tidak berkomunikasi dengan media internasional atau mengunggah komentar bermuatan politik secara daring.
Salah satunya adalah Gao Yu, seorang jurnalis senior di Beijing. Melalui unggahan di akun X pribadinya, Gao menyatakan bahwa petugas keamanan mendatangi kediamannya pada hari kedatangan Trump dan memintanya untuk menangguhkan aktivitas di media sosial. Ia juga diinformasikan akan berada di bawah pengawasan pergerakan selama beberapa hari, serupa dengan prosedur yang diterapkan pada kunjungan presiden AS sebelumnya.
Hal senada diungkapkan oleh seorang pembela hak asasi manusia di Beijing yang mengidentifikasi dirinya dengan nama belakang Liu. Kepada The Epoch Times, Liu menyebutkan bahwa perwira polisi setempat meminta dirinya untuk tidak menerima wawancara media asing dan menghindari kawasan sekitar kedutaan besar karena situasi politik yang sedang berada dalam tingkat sensitivitas tinggi.
Penerapan pengawasan ketat terhadap kelompok aktivis, praktisi hukum, tokoh komunitas, dan pemohon petisi sebelum perhelatan politik penting—seperti kongres partai atau KTT internasional—merupakan pendekatan berkala yang diambil pemerintah untuk meminimalkan risiko gangguan keamanan dan menampilkan citra stabilitas nasional kepada dunia luar.
Langkah pengamanan ini juga mencakup para pemohon petisi, yakni warga dari berbagai daerah yang datang ke Beijing untuk mengajukan peninjauan kembali atas sengketa lahan, tata kelola birokrasi, atau kasus hukum di tingkat lokal melalui sistem petisi resmi nasional.
Secara regulasi, sistem ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan langsung ke pemerintah pusat jika penyelesaian di tingkat daerah dinilai belum tuntas. Namun, dalam pelaksanaannya pada momen penting, pergerakan para pemohon sering kali dibatasi demi alasan ketertiban umum.
Selama kunjungan Trump, beberapa pemohon melaporkan menerima arahan dari kepolisian setempat untuk tidak memasuki wilayah administrasi Beijing or mendatangi Kantor Administrasi Pengaduan Publik Nasional.
Seorang pemohon asal Provinsi Liaoning mengaku dilarang melakukan perjalanan ke pusat kota Beijing dan diinformasikan mengenai konsekuensi hukum berupa penahanan sementara jika melanggar ketentuan tersebut. Ia menyatakan, rencana kedatangannya ke ibu kota semula bertujuan untuk menarik perhatian publik terhadap kasus personal yang dihadapinya.
Informasi mengenai pengetatan pergerakan ini juga terkonfirmasi dari wilayah lain. Seorang warga di Shanghai menyebutkan bahwa kepolisian setempat telah memulai operasi pemeliharaan ketertiban sebelum kedatangan Trump, dengan mengimbau para pemohon petisi untuk menunda perjalanan ke Beijing.
Menurut sumber lokal, beberapa pemohon dari Wuhan dan kota-kota lain mendapatkan peringatan sanksi penahanan administratif selama 15 hari jika memaksakan diri masuk ke ibu kota. Pada kasus yang lebih dinilai mengganggu ketertiban, otoritas menggunakan pasal dakwaan "membuat kegaduhan dan memprovokasi masalah" sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan aktivitas sosial yang dinilai sensitif.
Prosedur pengamanan selama kunjungan kepresidenan ini turut berfokus pada pengelolaan diskursus di ruang siber. Para aktivis menyampaikan bahwa mereka diimbau tidak merilis opini terkait hubungan bilateral AS-China, kebijakan para pemimpin negara, ataupun dinamika politik global di jejaring sosial. Larangan ini juga menyasar penggunaan platform luar negeri seperti X, yang aksesnya membutuhkan jaringan privat (VPN).
Langkah tersebut selaras dengan sistem regulasi internet China yang dikenal komprehensif dalam menyaring konten sensitif dan memantau lalu lintas digital. Intensitas penyaringan ini umumnya meningkat signifikan selama agenda politik internasional berlangsung.
Para analis menilai, pengetatan ruang digital ini menunjukkan pendekatan preventif Beijing terhadap penyebaran informasi independen atau ekspresi publik yang tidak terencana, sekaligus bentuk mitigasi terhadap eksposur media internasional mengenai isu-isu domestik.
Meski berada di bawah pengawasan ketat, beberapa kelompok warga tetap berupaya memanfaatkan momentum kunjungan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Sejumlah warga dari Provinsi Jilin dilaporkan sempat berkumpul di kawasan Kuil Surga (Temple of Heaven) Beijing pada pagi hari tanggal 14 Mei 2026, dengan membawa spanduk penyambutan yang menyertakan pesan harapan terkait kondisi hak asasi manusia. Dokumentasi aksi tersebut kemudian beredar di jejaring media luar negeri.
Di sisi lain, pengamanan di sekitar titik-titik krusial dan kantor pelayanan petisi juga ditingkatkan. Berdasarkan data yang dihimpun The Epoch Times, lebih dari seratus pemohon petisi ditempatkan di fasilitas penampungan kepolisian Beijing pada hari kedua kunjungan untuk kemudian dipulangkan ke provinsi asal mereka secara bertahap.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana momen kunjungan pemimpin dunia dan kehadiran media asing dinilai sebagai peluang reguler bagi sebagian warga untuk menyuarakan persoalan mereka, di tengah keterbatasan saluran formal di tingkat lokal.
Penerapan manajemen pengamanan selama kunjungan delegasi Amerika Serikat ini menegaskan prinsip mendasar dalam sistem tata negara China: memelihara stabilitas sosial dan politik merupakan prioritas tertinggi, khususnya dalam hubungan internasional.
Sistem pemeliharaan stabilitas (weiwen) yang mencakup pengawasan siber, kontrol mobilitas, dan tindakan preventif hukum, dirancang untuk berfungsi optimal pada kalender politik yang sensitif.
Bagi Beijing, memastikan kelancaran situasi selama kunjungan Donald Trump memiliki nilai simbolis yang krusial. Pertemuan ini berlangsung di tengah dinamika geopolitik yang kompleks antara China dan AS, yang melibatkan isu perdagangan, persaingan teknologi AI, status Taiwan, serta pengaruh global.
Oleh karena itu, pengelolaan ruang publik dilakukan secara menyeluruh guna memastikan jalannya pertemuan diplomatik tidak terganggu oleh ekspresi ketidakpuasan sosial, sehingga citra stabilitas yang harmonis dapat ditampilkan secara konsisten kepada komunitas internasional.
(Rahman Asmardika)