Umumkan Sanksi Baru, AS Ancam Depak Mitra Dagang Iran dari Sistem Dolar

WASHINGTON - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent telah mengumumkan sanksi baru terhadap Iran yang dia sebut akan mengisolasi Republik Islam tersebut. Menurut sanksi tersebut, Washington mengancam akan mengeluarkan negara mana pun yang melakukan transaksi keuangan dengan Iran dari sistem dolar AS, sebagai upaya untuk mengucilkan Teheran, menjadikan Iran sebagai "paria ekonomi".

Sanksi baru tersebut menyasar hampir 60 entitas, individu, dan kapal di berbagai wilayah hukum yang diduga memperdagangkan "teknologi nuklir dan rudal ilegal" dengan Iran, mendukung "operasi siber" Iran, serta memindahkan minyak Iran; demikian disampaikan Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan pada Senin (24/8/2026). Lebih dari sepertiga entitas dan individu yang dikenai sanksi—yakni 21 pihak—berbasis di China..

Departemen Keuangan juga menyatakan telah mengidentifikasi aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran sebagai sektor-sektor yang berpotensi terkena sanksi sekunder.

Dalam konferensi pers yang digelar kemudian pada hari itu, Bessent melangkah lebih jauh dengan mengumumkan dimulainya "Operation Economic Outcast" (Operasi Paria Ekonomi), yang ia gambarkan sebagai "serangan ekonomi terhadap jaringan keuangan Iran di seluruh dunia."

Bessent menjelaskan bahwa AS akan menjatuhkan sanksi terhadap negara mana pun yang menolak untuk memutus hubungan ekonomi dengan Teheran.

"Entitas mana pun yang memfasilitasi pencucian uang atas nama Iran akan dikeluarkan dari sistem dolar AS," ujarnya, sebagaimana dilansir RT. Dia menambahkan bahwa "waktu sudah mulai berjalan."

Menurut data terbaru dari Bank Dunia, Iran mengekspor barang ke 147 negara dan mengimpor dari 114 negara. Saat ditanya bagaimana AS berniat memaksa tiga perempat negara di dunia untuk menghentikan perdagangan dengan Iran, Bessent mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menelepon sejumlah pemimpin dunia selama akhir pekan "dengan permintaan khusus untuk menghentikan interaksi mereka" dengan Iran, dan bahwa setiap negara telah diberikan "batas waktu yang jelas" untuk mematuhi tuntutannya.

Bessent menolak membeberkan rincian lebih lanjut; ia mengatakan kepada para wartawan bahwa pihaknya "tidak akan menyebutkan nama pihak tertentu" ataupun "menetapkan tenggat waktu." Saat didesak mengenai apakah Washington mengharapkan China—mitra dagang terbesar Iran—untuk mematuhi rezim sanksi tersebut, Bessent tidak memberikan jawaban yang tegas.

"Menurut kami, cara terbaik untuk berinteraksi dengan negara-negara lain adalah melalui diplomasi senyap. Kami menyamakan persepsi dengan setiap negara untuk menyampaikan harapan kami. Kami tahu siapa mereka. Mereka pun tahu siapa diri mereka," jawabnya, seraya menambahkan bahwa "tidak ada pihak yang kebal terhadap jangkauan sanksi AS."

Ancaman Bessent ditanggapi dengan sikap acuh tak acuh di Teheran. "Pihak Amerika tahu bahwa tidak ada yang memercayai gertakan mereka," tulis negosiator senior Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, di platform X setelah konferensi pers Menteri Keuangan tersebut.

"Amerika Serikat tidak berada dalam posisi ekonomi yang memungkinkan mereka untuk semakin membatasi hubungan dengan negara-negara lain," jelasnya. "Mitra-mitra dagang Iran—baik melalui pemberitaan media maupun pesan yang disampaikan langsung kepada kami—telah menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak menganggap serius pernyataan-pernyataan tersebut."

Mohsen Rezaei, kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, pada Minggu (23/8/2026) memperingatkan bahwa "tidak akan ada satu tetes minyak pun yang keluar dari Teluk Persia dan Selat Hormuz" jika negara-negara Teluk turut serta dalam kampanye tekanan ekonomi AS. Rezaei menambahkan, jika Presiden AS Donald Trump "hendak melakukan sesuatu, kami akan membalas dengan dampak yang sangat dahsyat."

Pekan lalu, Trump mengancam akan melancarkan apa yang disebutnya sebagai "D-Day Ekonomi" terhadap Iran, setelah tenggat waktu 60 hari untuk negosiasi perdamaian dengan Teheran berakhir tanpa adanya terobosan. Trump menutup kemungkinan untuk kembali bernegosiasi, namun Kepala Angkatan Bersenjata Pakistan, Asim Munir, tiba di Teheran pada hari Senin dalam upaya untuk menghidupkan kembali perundingan tersebut.

(Rahman Asmardika)