MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Partai Gerindra menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal itu tercermin dari stabilitas ekonomi, penguatan ketahanan pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan hilirisasi industri.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global. Meski demikian, ia menekankan perlunya evaluasi agar berbagai program prioritas pemerintah memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.
"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi," kata Sugiat di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Sugiat, capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan pemerataan manfaat pembangunan, ketepatan sasaran program, kualitas pelaksanaan, serta efektivitas belanja negara.
"Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara," ujarnya.
Di sektor pangan, Sugiat menyebut pemerintah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Pemerintah juga menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk serta menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025. Selain itu, nilai tukar petani pada September 2026 tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Meski demikian, Sugiat mengingatkan penguatan produksi pangan harus diikuti dengan stabilitas harga dan distribusi yang merata di seluruh daerah. Ketersediaan pupuk serta antisipasi terhadap gangguan pasokan juga perlu terus diperkuat.
"Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat," katanya.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026. Adapun program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44 ribu orang.
Sugiat menilai perluasan program sosial harus diiringi dengan pengawasan, peningkatan kualitas layanan, dan ketepatan sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG serta menjamin bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.
"Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Di bidang hilirisasi, pemerintah melalui Danantara mencatat 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja. Pemerintah juga melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
Sugiat menilai penguatan industri nasional dan penataan aset negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur, mulai dari realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, hingga manfaat bagi daerah penghasil.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam serta aset negara. Menurutnya, hilirisasi harus mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
"Pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan," kata Sugiat.
Sugiat menegaskan Gerindra mengapresiasi berbagai capaian pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap program yang belum berjalan optimal. Ia menyebut pemerataan kesejahteraan, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan.
"Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus terus menjadi prioritas," tegasnya.
(Arief Setyadi )