DEN HAAG - Pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya dalam tindakan keras yang brutal terhadap kelompok minoritas Muslim tersebut pada tahun 2017, ungkap Mahkamah Internasional (ICJ) pada Kamis (19/11/2026). Pernyataan itu disampaikan di tengah proses penentuan apakah tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai genosida.
Mahkamah tertinggi PBB tersebut menyatakan bahwa tentara Myanmar telah membunuh dan memerkosa warga Rohingya, melakukan kekerasan terhadap anak-anak, serta menghancurkan desa dan permukiman Rohingya.
"Mereka membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan tindakan kekerasan seksual secara luas serta kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, dan menyerang warga Rohingya yang sedang melarikan diri dalam jumlah besar menuju Bangladesh," ujar Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, sebagaimana dilansir AFP.
ICJ belum memutuskan apakah Myanmar telah melakukan kejahatan genosida; putusan penting ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar tiga jam untuk dibacakan.
Namun, Iwasawa menyatakan bahwa "satu-satunya kesimpulan yang masuk akal" adalah bahwa Myanmar berniat memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya—sebuah tolok ukur utama dalam menentukan terjadinya genosida.
"Mahkamah juga telah menetapkan bahwa perkiraan 10.000 warga Rohingya yang tewas akibat kekerasan selama operasi pembersihan (pada tahun 2017) didukung oleh bukti-bukti yang ada," kata Iwasawa.
Bagi lebih dari satu juta orang Rohingya yang kini tinggal di kamp pengungsi terbesar di dunia, tepat di seberang perbatasan di Bangladesh, putusan bersejarah ini menawarkan secercah harapan akan adanya pertanggungjawaban.
“Saya menginginkan keadilan,” ujar seorang penyintas kekerasan seksual asal Rohingya yang kini berusia 23 tahun, saat berada di tempat penampungan sempit tempat ia tinggal bersama keluarganya.
“Harus ada hukuman berat bagi mereka yang memerkosa perempuan. Mahkamah Internasional (ICJ) harus secara khusus menyatakan sikap mengenai hal ini,” katanya, seraya meminta agar identitasnya tidak diungkap.
Para penyintas kekerasan tersebut membawa kisah-kisah mengerikan tentang pemerkosaan berkelompok, eksekusi massal, serta kekejaman terhadap keluarga dan anak-anak.
Jauh dari kondisi memprihatinkan di kamp-kamp pengungsi, majelis yang terdiri dari 15 hakim telah mempertimbangkan selama tujuh tahun apakah tindakan Myanmar dapat dikategorikan sebagai genosida.
Kasus ini diajukan oleh Gambia berdasarkan Konvensi Genosida PBB tahun 1948, yang memungkinkan negara mana pun untuk menggugat negara lain yang diduga melanggar perjanjian internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II tersebut.
Meskipun ICJ tidak memiliki mekanisme untuk menegakkan putusannya, keputusan yang menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida akan meningkatkan tekanan internasional terhadap pemimpinnya, Min Aung Hlaing. Ia memimpin militer selama penindakan terhadap etnis Rohingya, sebelum akhirnya menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta tahun 2021.
Tahun ini, ia dilantik sebagai presiden sipil menyusul pemilihan umum yang sangat dibatasi, dan kini tengah berupaya melakukan kampanye diplomatik demi mendapatkan legitimasi—sebuah upaya yang mungkin akan dipersulit oleh putusan ini.
Myanmar selalu membantah telah melakukan genosida, dengan berargumen bahwa tindakan mereka ditujukan untuk meredam pemberontakan militer oleh kelompok insurgen, menyusul serangkaian serangan yang menewaskan belasan personel keamanan.
“Myanmar tidak berkewajiban untuk tinggal diam dan membiarkan para teroris bertindak leluasa,” ujar perwakilan Myanmar, Ko Ko Hlaing, kepada para hakim dalam persidangan kasus tersebut pada bulan Januari.
Menteri Kehakiman Gambia menyatakan bahwa negaranya mengajukan kasus ini “setelah meninjau laporan-laporan kredibel mengenai kekerasan yang paling brutal dan kejam—yang bahkan sulit dibayangkan—terhadap kelompok rentan yang telah didehumanisasi dan dianiaya selama bertahun-tahun.”
Gambia mendapatkan “dukungan penuh” dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara dalam upayanya di Mahkamah Internasional (ICJ), ujar sang menteri, Dawda Jallow.
“Ini bukan sekadar membahas isu-isu hukum internasional yang rumit atau abstrak; ini mengenai manusia nyata, kisah nyata, dan sekelompok manusia yang nyata,” tambah Jallow.
“Etnis Rohingya dari Myanmar. Mereka telah ditargetkan untuk dimusnahkan.”
Sejauh ini, ICJ hanya pernah satu kali memutuskan bahwa genosida telah terjadi, yakni dalam kasus pembantaian Srebrenica di Bosnia pada tahun 1995.
Dalam hukum internasional, genosida sangat sulit untuk dibuktikan karena konvensi terkait mengharuskan adanya bukti mengenai “niat khusus untuk memusnahkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.”
Dalam persidangan, Gambia berargumen bahwa niat untuk melakukan genosida terlihat jelas dari “sifat terorganisir dan pelaksanaan” penindakan tersebut, “tingkat kebrutalan yang ekstrem,” “kekerasan seksual yang meluas,” serta tindakan yang menyasar anak-anak.
Para pakar hukum mencermati kasus ini dengan saksama untuk mendapatkan petunjuk mengenai bagaimana ICJ akan menangani kasus penting lainnya yang sedang ditanganinya—yaitu tuduhan dari Afrika Selatan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.
(Rahman Asmardika)