Pemerintah Diminta Hentikan Pungli Sekolah
JAKARTA - Indonesian Coruption Wacth (ICW) meminta kepada pemerintah agar dapat menghentikan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di sejumlah sekolah dasar pada tahun ajaran baru ini.
"Pemerintah harus lebih mempermudah proses dan mekanisme PSB. Kalau sekolah mendapatkan kekurangan dana seharusnya tidak langsung meminta ke orang tua murid melainkan usaha ke pemerintah dulu," ujar Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Indonesian Coruption Wacth (ICW) Febri Hendri, kepada okezone, Jakarta, Selasa (15/7/2008).
Selama ini, lanjut dia, orang tua yang menjadi korban pungli sekolah mengaku terpaksa mengabulkan permintaan sekolah tersebut karena mendapatkan efek psikologis.
"Para orang tua merasa malu kalau tidak ikut membayar. Mereka kena efek psikologis. Mereka khawatir kalau tidak ikut bayar anaknya akan diperlakukan secara diskriminatif," tandasnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah agar segera menghentikan praktik pungli di sekolah dengan cara menaikkan anggaran pendidikan serta memberantas tindakan korupsi di sekolah.
"Anggaran pendidikan harus dinaikkan, tetapi alokasi dananya harus diprioritaskan langsung ke sekolah. Karena selama ini anggaran justru membengkak di lingkungan birokrasi seperti Departemen dan Dinas Pendidikan," pungkasnya.
(TB Ardi Januar)
