Masih Pentingkah Pancasila? Survei Membuktikan...
BALIKPAPAN - Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mengungkapkan sebanyak 15,09 persen penduduk tidak hafal Pancasila.
Sisanya menghafal namun mereka tak bisa menjawab saat ditanya empat pilar bernegara yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepala Seksi Intregasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kota Balikpapan Umar Riyadi mengatakan, survei mengenai kehidupan bernegara dilakukan akhir Mei lalu.
Suvei dilakukan secara nasional dengan melibatkan 12.056 responden di seluruh Indonesia, sedangkan khusus Kaltim digelar di 14 kabupaten kota dengan jumlah 243 responden.
Menurut Umar, bukan saja tidak hafal, namun ada juga yang salah dalam menyebut urutan Pancasila dan tidak lengkap. Sedangkan 78 persen menganggap Pancisila penting karena merupakan identitas diri sementara yang menjawab masih perlu keberadaan Pancasila sebanyak 19,6 persen.
“Yang menggagap Panscasila tidak penting sekitar 1,13 persen, tidak perlu 0,38 persen. Alasannya Pancasila sudah tidak bisa menjawab tantangan jaman, termasuk kerusahan dan konflik yang kerap terjadi belakangan di Indonesia. Bahkan isi dan makna Pancasila pun kurang dipahami,” terangnya, Senin siang (6/6/2011).
Sedangkan soal keberadaan Undang-undang Dasar 1945, sekitar 1,13 persen warga Kaltim masih menganggap tidak perlu, 16,98 menjawab perlu dan sebanyak 81,89 persen menganggap Undang-undang 1945 masih penting untuk menjadi pilar dalam bernegara.
Kalau untuk keberadaan Bhinneka Tunggal Ika masih ada warga yang menjawab tidak perlu yakni 0,38 persen.
“Bahkan, ada yang menyebut tidak penting sekitar 1,51 persen dan yang menjawab perlu adanya Bhinneka Tunggal Ika 19,62 persen, serta 78,87 menganggap penting,” ungkapnnya.
Adapun yang menganggap NKRI tidak perlu yakni sekitar 0,38 persen dan tidak penting 1,51persen. Hanya 20 persen menganggap perlu dan 78,11 menilai masih penting.
Survei juga mengukur soal siapa yang paling bertanggungjawab dalam edukasi dan sosialisasi empat pilar itu apakah guru/dosen atau tokoh masyarakat, atau perlu badan khusus atau tokoh politik.
Hasilnya, dari survey yang dilakukan, 37 persen warga Kaltim menggangap guru dan dosen yang berada dilembaga pendidikan merupakan yang paling bertanggungjawab agar empat pilar bernegara menjadi bagian dalam kehidupan.
Disamping guru dan dosen, tokoh masyarakat dianggap bertanggungjawab oleh sekira 28,3 persen responden, tokoh politik 4,9 persen. Sedangkan 23 persen masyarakat menganggap perlu dibentuk badan khusus. Sisanya 6,8 persen menganggap masyarakat umum juga ikut bertanggungjawab.
“Cara memahami penerapan empat pilar itu, dari survei diketahui cara melalui teladan para tokoh masyarakat dinilai cara yang lebih disukai dibandingkan model penataran yang menolak 90 persen lebih,” ujar Umar.
Mayoritas responden menolak pola pengarahan dengan penataran seperti pernah diterapkan orde baru.
(Insaf Albert Tarigan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
