NAYPYIDAW - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi menyerukan agar hukum di negara itu digunakan untuk melindungi hak-hak kaum minoritas. Pernyataan ini muncul menyusul terjadinya konflik sekterian yang tengah melanda negara itu.
"Untuk menjadi negara yang benar-benar demokratis dengan semangat persatuan dibutuhkan persamaan hak dan sikap saling menghormati. Saya menyerukan agar seluruh anggota parlemen membahas hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak etnis yang berbeda-beda," ujar Suu Kyi, seperti dilansir AFP, Rabu (25/7/2012).
"Melindungi hak-hak etnis dibutuhkan lebih dari sekedar mempertahankan bahasa dan budaya etnik tersebut," tegas Suu Kyi.
Suu Kyi juga menambah selama ini kelompok etnis minoritas telah banyak menderita diakibatkan kemiskinan yang menggerogoti kehidupan mereka. Menurut Suu Kyi fenomena ini terus meningkat.
"Selain itu, perang terdahulu juga belum sepenuhnya dapat dipadamkan," tutur Suu Kyi.
Pernyataan Suu Kyi ini muncul ketika untuk pertama kalinya ia berbicara di hadapan rekan-rekannya sesama anggota parlemen. Perempuan berusia 67 tahun itu terpilih sebagai anggota parlemen sejak April lalu. Kemenangannya ini pun dinilai merupakan kemajuan besar dalam proses transformasi di negara itu.
Konflik sekterian yang terjadi di wilayah Rakhine antara warga Muslim dan Budha ini kembali menjadi perhatian dunia dalam beberapa hari terakhir, menyusul tewasnya puluhan orang sementara ribuan lainnya dilaporkan menderita luka.
(Rani Hardjanti)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.