Share

JAT Minta Kapolri Baru Tidak Intervensi Kasus Abu Bakar Baasyir

Bramantyo, Okezone · Rabu 02 Oktober 2013 05:26 WIB
https: img.okezone.com content 2013 10 02 339 875098 Lqk3UR904N.jpg Ustad Abu Bakar Baasir

SOLO - Kendati kasus Ustadz Abu Bakar Baasyir sudah tidak lagi berada diranah institusi Kepolisian Republik Indonesia, namun Jamaah Ansholud Tauhid (JAT) meminta agar Polri tidak melakukan intervensi kasus Ustadz Abu Bakar Baasyir.

Menurut anggota Divisi Advokasi JAT Pusat Endro Sudarsono mengatakan, meskipun saat ini Ustadz Abu Bakar Baasyir sudah divonis dan mendekam di LP Nusakambangan untuk menjalani masa hukuman selama 15 tahun, namun intervensi Polri agar Ustadz Abu Bakar Baasyir tak bisa menghirup udara bebas mulai terlihat.

Yang mana Ustadz Abu Bakar Baasyir kembali dikaitkan dengan Iddad atau pelatihan militer di Aceh. Dimana Ustadz Abu Bakar Baasyir dianggap terlibat dalam penegakan syariah, serta pengadaan senjata api.

"Kasus Ustadz Abu Bakar Baasyir itu sudah di luar institusi Polri, berada di bawah proses Kehakiman. Mestinya pihak luar, terutama Polri jangan mengintervensi kasus Ustadz Abu Bakar Baasyir dengan hal-hal di luar kasus yang sudah diputuskan Pengadilan. Tapi ini terlihat sekali, Polri berusaha kembali memasukan Ustadz Abu Bakar Baasyir dengan Iddad di Aceh. Padahal di Aceh Ustadz Abu Bakar Baasyir dikaitkan dengan pengadaan senjata. Dan senjata itu tidak bisa dikaitkan dengan teroris,"ujarnya.

Selain itu, JAT meminta hak-hak Ustadz Abu Bakar Baasyir di LP Nusakambangan tidak dikebiri. Pasalnya informasi yang diterima JAT,ungkap Endro, selain sudah ditempatkan di ruang yang mendapatkan penjagaan super ketat di LP Nusakambangan, hak-hak Ustadz Abu Bakar Baasyir tidak diberikan. Sehingga di LP nusakambangan Ustadz Abu Bakar Baasyir terasing.

"Kalau di luar hukum tidak bisa. Pemberian grasi mapun apapun bentuknya itu haknya Presiden. Tapi paling tidak, hak-hak Ustadz Abu Bakar Baasyir di LP diberikanlah. Agar Ustadz Abu Bakar Baasyir bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga yang ada di Ngeruki. Nah yang bisa memberikan itu adalah pihak Pengadilan dengan saran dari Polri,"pungkasnya.

(ydh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini