JAKARTA - Demo merupakan bagian dari demokrasi. Jadi, sah-sah saja jika banyak mahasiswa yang melakukan aksinya ketika demo ke ranah politik.
Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta Dr. (HC) A.M. Fatwa mengatakan, terkait kebijakan pemerintah mengenai aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa, dirinya beranggapan bahwa demo bagian dari demokrasi.
"Saya kira, aksi-aksi demo itu tetap ada, tapi juga harus ada di dalam koridor yang baik. Saya kira harus ada organisasi yang terkait," ujaranya saat berkunjung ke Redaksi Okezone, Senin (24/2/2014).
Menurutnya, aksi demo yang tidak teratur dan tidak disiplin, itu merupakan aksi-aksi nekat yang sama saja seperti bom bunuh diri.
"Jadi, saya pikir kekedewasaan berpolitik dan memanage masyarakat atau publik ke dalam organisasi politik yang teratur dan disiplin atau ada mentoring yang beretika itu yang harus ditingkatkan dari partai-partai, khususnya bertanggungjawab besar. Sebab, demo-demo yang diorganisir oleh adanya bayaran dan sebagainya itu merupakan bentuk lain yang sebenarnya tidak bermoral," ucapnya.
Fatwa melanjutkan, hal tersebut justru bertentangan dengan demokrasi bahwa kekerasan tersebut merupakan kekerasan terhadap diri sendiri.
"Kekerasan terhadap orang lain saja melanggar, dan kekerasan terhadap diri sendiri pun juga melanggar. Jadi, untuk mahasiswa yang demo itu mencari identitas diri," ungkapnya.
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.