Ini Alasan Mantan Presiden Perlu Dikawal Paspampres

JAKARTA - Di balik kencangnya nada sumbang mengenai pembentukan Group D Paspampres untuk mengawal mantan presiden dan wakil presiden (wapres). Ternyata, ada yang menganggap pengamanan tersebut merupakah hal yang penting.  
 
Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo H Kertopati (Nuning), mengatakan pembentukan Group D Paspampres oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko sangat bergunan untuk menjamin keamanan mantan presiden dan wakilnya.
 
"Saya setuju dengan diresmikannya Group D oleh panglima TNI tadi pagi. Mengapa? Karena selama ini mantan presiden dan wapres tak ditanggung negara pengawalannya," ungkap Nuning kepada Okezone, Selasa (4/3/2014).
 
Nuning menambahkan, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 59/2013di bawah Undang-undang, melalui kajian panjang yang dilakukan oleh tim, maka Group D ini diresmikan.
 
Dia menganggap, pembentukan Grup D Paspampres cukup penting dan soal alokasi biaya sebesar Rp30 miliar untuk pembentukannya sudah sesuai dengan plafon anggaran.
 
"Ya urgent donk! Jagan lihat uangnya tapi bagaimanapun sebagai mantan presiden dan wapres setidaknya ada jasa juga," tegasnya.
 
Ketua DPP Bidang Pertahanan Partai Hanura ini, mengaku di negara maju seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, pengamanan khusus kepada mantan presiden dan wapres tetap dilakukan.
 
"Negara lain yang sudah pakai sistem ini seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan. Saya lihat sebagai penghormatan kepada mantan presiden dan wapres saja," jelas Nuning.
 
Menurutnya, publik tak perlu khawatir dengan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan(APBNP) untuk pembentukan Group D. Sebab, semua aturannya sudah jelas.
 
"Pengamanan untuk keluarga hanya diberikan kepada suami/istri. Untuk ke luar negeri hanya wilayah Asean saja. Biaya akan dileluarkan dari APBNP. Dan untuk sumber daya manusia bisa gunakan mekanisme zero growth. Jadi tidak menambah personil, tapi personel yang ada ditingkatkan kualitasnya," tuntasnya.

(Misbahol Munir)